JAKARTA-(TribunOlahraga.com)
Komite Olimpiade Indonesia (KOI) menganggap gugatan KONI Pusat berkaitan dengan pengukuhan Pengurus Besar Wushu Indonesia (PB.WI) beberapa waktu lalu sesungguhnya salah alamat.
Alasannya, KOI merasa bahwa pengukuhan yang dilakukannya terhadap Pengurus Besar Wushu Indonesia (PB WI), tidak menyalahi aturan yang berlaku alias tidak seperti dikatakan pihak Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat.
Pihak KONI Pusat merasa KOI telah melampaui tugas dan kewenangan KONI dengan pengukuhan yang dilakukannya terhadap PB WI tersebut.
KONI Pusat pun akhirnya melayangkan somasi kepada KOI bernomor 1743/UMM/X/13 tertanggal 29 Oktober 2013, surat tersebut ditembuskan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Ketua DPR, Marzuki Ali, Menko Kesra, Agung Laksono dan Menpora, Roy Suryo.
Namun, dari pihak KOI tetap mengabaikan somasi tersebut, walaupun sudah habis masa tenggang waktunya, yaitu 14 hari. Ketua Komisi Hukum KOI, Haryo Yuniarto, menegaskan pengukuhan tersebut sudah sesuai aturan yang dimiliki KOI.
Menurut Haryo, sesuai pasal 42 AD/ART KOI disebutkan bahwa KOI memiliki kewenangan mengukuhkan anggotanya, dimana PB WI merupakan anggota KOI.
“Di data kami, Wushu itu termasuk anggota KOI. Itu bisa dilihat dalam lampiran AD/ART halaman 145. Jadi apa yang KOI lakukan dengan mengukuhkan PB WI tidak salah dan itu sah. Kami tidak melantik, tapi hanya mengukuhkan. Itu dua hal yang berbeda,” ujar Haryo di kantor KOI, FX Senayan, Jakarta, Rabu (13/11).
Terkait permintaan KONI Pusat agar KOI meminta maaf melalui media massa selama tujuh hari berturut-turut, pihaknya tak akan melakukannya.
“Sampai 14 hari pun, kami tidak akan ambil tindakan apapun, baik hukum maupun administrasi. Kami hanya melakukan tanggungjawab yang semestinya dilakukan KOI terhadap anggotanya. Jadi kami tidak akan minta maaf kepada KONI,” jelas Haryo yang juga Ketua Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI) itu. TOR-05

TINGGALKAN KOMENTAR