Oleh: Suharto Olii

Pada Jumat, (26/1) lalu Jaksa Agung RI, HM Prasetyo menyebut nama Plt.KOI Hellen Sarita Delima diduga kuat dalam kasus penyelewengan dana SEA Games 2017. Jaksa Agung HM Prasetyo menyampaikan hal itu kepada sejumlah wartawan termasuk wartawan olahraga usai sholat Jumat di Mesjid Baitul Adli Kejaksaan Agung Jakarta.

Terkaitnya nama Hellen Sarita dalam kasus penyelewengan dana SEA Games 2017 ini semakin memperpanjang daftar pelaku olahraga nasional tersangkut korupsi uang negara. Sebelumnya Sekjen KOI Dodi Iswandi dan Bendahara KOI Anjas Rivai juga tersangkut kasus penyelewengan dana sosialisasi Asian Games 2018.

Baik Dodi maupun Anjas sudah divonis hukuman empat tahun penjara oleh Pengadilan Negeri (PN) Pusat. Bahkan sebelumnya Menpora Andi Malaranggeng dan Sesmenpora Wafid Muharam pun tersangkut korupsi dana olahraga melalui proyek pembangunan Hambalang yang membawa keduanya  ke penjara selama enam tahun. Kini Andi dan Wafid sudah bebas menghirup udara segar karena masa hukumannya sudah habis.

Kembali pada masalah dugaan keterlibatan Hellen Sarita Dalima dalam kasus penyelewengan dana SEA Games 2017 tentu sangat disayangkan. Hellen tampaknya tidak belajar atau tidak bercermin pada kasus yang menimpa Dodi dan Anjas, dua rekan sejawatnya di KOI.

Memang korupsi di negeri ini sudah merajalela dan sejatinya di lingkungan olahraga Indonesia sudah lama terjadi namun baru mulai terungkap ke permukaan setelah adanya Komite Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kasus Hellen tentu menjadi renungan bagi pelaku olahraga di negeri ini karena muncul di tengah terpuruknya prestasi olahraga kita di multi even internasioanal. SEA Games 2017, peringkat kontingen Indonesia terpuruk dan hanya menduduki urutan ketujuh. Miris dan sangat menyedihkan.

Apalagi, kasus Hellen ini muncul di tengah olahraga Indonesia menghadapi kegiatan besar yakni Asian Games 2018. Kita semua tentu berharap kasus Hellen adalah yang terakhir karena yang rugi besar adalah pembinaan olahraga Indonesia.

Kasus Hellen ini juga semestinya menjadi pelajaran amat berharga bagi cabang olahraga (cabor) Indonesia yang tengah mempersiapkan diri menghadapi Asian Games 2018. Ada 40 cabor yang dipersiapkan Indonesia untuk menghadapi pesta olahraga terbesar di kawasan Asia itu.

Beberapa waktu lalu sejumlah cabor yang mengatasnamakan dirinya Forum Cabor menggelar aksi protes kepada Kemenpora yang memangkas anggaran pelatnas Asian Games 2018. Masalah ini sempat memanas meski akhirnya sudah diselesaikan melalui ”meja perundingan” . Sudah hampir semua cabor melakukan Mou sebagai pertanda setuju atas anggaran pelatnas yang diberikan Kemenpora.

Yang menjadi pertanyaan kita semua, bakal amankah dalam artian ”tertib administrasi”  penggunaan dana pelatnas iru ? Bukan bermaksud curiga para cabor, tetapi sekali lagi pundi-pundi rupiah yang jumlahnya cukup menggoda ”iman” itu tentu ada kekhawatiran pasca Asian Games 2018 nanti bakal ada pengurus cabor tersangkut masalah hukum.

Menurut istilah kawan saya yang nun jauh di sana, para cabor harus menjadikan kasus Hellen sebagai peringatan agar jangan sampai silau atau gelap mata melihat pundi-pundi rupiah yang jumlahnya cukup ”menggoyahkan iman” itu.

Dengan jumlah dana pelatnas Asian Games 2018 mencapai hampi setengah triliyun itu berdasarkan kalkulasi, masing-masing cabor minimal menerima kucuran dana Rp.7 sampai 8 miliyar. Dana sebesar itu harus dihabiskan dalam kurun waktu enam bulan yang konsekuensinya membutuhkan tertib administrasi. (****)

TINGGALKAN KOMENTAR