JAKARTA-(TribunOlahraga.com)

Kasus dualisme Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PTMSI) membutuhkan uluran tangan secepatnya dari Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) untuk menyelesaikan kemelut yang sudah berusia lima tahun dan masih terus berlangsung hingga saat ini.

Penyelesaian secepatnya dari Kemenpora ini tidak lain dimaksudkan untuk segera mengakhiri cekcok antar-pihak dalam PTMSI dengan menegakkan aturan yang benar. Bagaimanapun Menpora adalah Panglima Tertinggi dalam dunia olahraga.

Penanganan secepatnya ini juga dimaksudkan sebagai bukti bahwa Negara hadir dalam setiap kemelut apapun di Negara Republik Indonesia yang kita cintai bersama ini.
Dualisme kepengurusan PTMSI sudah berlangsung sejak tahun 2013. Sekarang sudah akan memasuki tajun 2019, berarti sudah lebih dari lima tahun. Dualisme itu terjadi karena KONI Pusat, diduga tanpa dasar, enggan melantik PP PTMSI yang secara hukum menang dan inkrah di PTUN.

Setelah itu di bulan Maret tahun 2018 KONI Pusat lagi-lagi menyelenggarakan Munaslub PTMSI yang mengusung calon tunggal Dato’ Tahir yang melanggar AD ART PTMSI setelah Ketum PB PTMSI Lukman Edi mengundurkan diri karena maju sebagai Cagub Riau.

Munaslub menghasilkan kepengurusan PB PTMSI yang baru kemudian dilantik oleh KONI Pusat. Akan tetapi sejumlah Pengprov PTMSI dari PB PTMSI (Sdr. Billy dari Pengprov Sulut) mengajukan gugatan ke BAORI.

Hasilnya berdasarkan kajian hukum penyelenggaraan munaslub PB PTMSI versi KONI Pusat dengan kepemimpinan Tahir dianggap tidak sah. Karena itu keseluruhan hasil munaslub berikut keputusan lanjutan yakni pelantikan oleh KONI Pusat dinyatakan batal demi hukum.

Dengan demikian kepengurusan PB PTMSI versi Dato’ Taher tidak sah, dan dianggap tidak ada sama sekali. Tetapi anehnya, PB PTMSI tetap melakukan kegiatan, di antaranya pengiriman atlet tenis meja kemana-mana, membuat kejuaraan dan semuanya diduga direstui oleh KONI Pusat.

Di antara kegitan yang dibuat oleh PB PTMSI tersebut adalah mengadakan Kejuaraan Nasional (Kejurnas) tenis meja yang berlangsung 7-17 November 2018 bertempat di By Walk Jalan Pluit Karang Ayu Jakarta Utara.Hasil gambar untuk Foto Sudirman BAORIKetua Umum Badan Arbitrasi Olahraga Indonesia (BAORI) Sudirman (kanan/Foto/OLII)

Tidak itu saja upaya untuk melanggengkan PB PTMSI yang tidak sah tersebut. Ada cara lain yang dilakukan oleh petinggi olahraga di negeri ini. KONI Pusat, kabarnya segera akan menggelar musornaslub untuk menggantikan kepengurusan BAORI (Badan Arbitrase Olahraga Republik Indoneisa).

Upaya memusornaslubkan BAORI ini diduga karena beberapa keputusan BAORI dianggap tidak sejalan dengan KONI Pusat. Benarkah KONI Pusat memiliki kewenangan untuk melakukan musornaslub BAORI ?.Hasil gambar untuk foto TONO Suratman KONI Pusat

Ketua Umum KONI Pusat Tono Suratman (Foto/OLII)

Kalau benar, apa persyaratan untuk bisa melaksanakan musornaslub, dan bagaimana mekannisme untuk melaksanakan musornaslub tersebut. Di Pasal 36 (1) UU No. 3 tahun 2005 KONI adalah anak Induk Organisasi Cabang Olahraga, jadi apapun yang akan dilakukan oleh KONI harus lapor kepada orangtuanya KONI yaitu para Induk organisasi Cabang Olahraga. Jadi semua mesti berjalan berdasarkan aturan-aturan yang ada ,

Ketua Umum PP PTMSI, Komjen Pol (Purn) Drs Oegroseno dalam komunikasi melalui WA, mengatakan tidak baik ada gelar kejuaraan tenis meja bergengsi Asia Tenggara tiba-tiba dalam waktu yang bersamaan PB PTMSI menggelar kejurnas. Jangan seperti inilah terang Oegroseno.Hasil gambar untuk Foto Datuk Sri Tahir PB.PTMSIKetua Umum PB.PTMSI  Datuk Sri Tahir (Foto/OLII)

Dia mengatakan, bila demikian, orang menafsirkan macam-macam tentang tenis meja atau PTMSI. Bisa jadi orang mengatakan gelar SEATTC yang adalah bukti kepercayaan dunia internasional untuk Indonesia (PTMSI) kurang mendapatkan dukungan dari insan tenis meja sendiri. Atau mungkin berangkapan, ada insan tenis meja yang ingin memboikot penyelenggaraan SEATTC dengan cara menggelar kejurnas, atau kejuaraan tandingan dalam waktu yang bersamaan.

Ini memang preseden buruk untuk Indonesia. Bagaimanapun orang luar akan mengatakan seperti itu. Maka dia berharap Menpora secepatnya turun tangan untuk menyelesaikan dualisme PTMSI secara proposional berdasarkan aturan hukum yang berlaku.

“Kepercayaan Federasi Olahraga Tenis Meja Internasional tentang penunjukan PP PTMSI sebagai penyelenggara South East Asia Table Tennis Championships (SEATTC) 2018 di Bali 15-18 November 2018, seharusnya didukung oleh seluruh masyarakat olahraga tenis meja indonesia termasuk PB PTMSI Pimpinan Tahir,” jelas Oegroseno.Hasil gambar untuk Foto Oegroseno PP.PTMSIKetua Umum PP.PTMSI Oegroseno (Foto/OLII)

Ia kemudian menambahkan, “Mestinya PB PTMSI tidak melakukan cara-cara menggembosi kegiatan SEATTC yang dipercayakan oleh internasional tersebut dengan melaksanakan Kejurnas Tenis Meja di Mall Baywalk tanggal 9-18 Nov 2018”.

Menurut Oegroseno, “ Kejurnas 10 hari itu tidak pernah terjadi di seluruh dunia. Ini tindakan boikot supaya para atlit tidak bisa bermain di event SEATTC 2018. Mengapa ini terjadi ? bisa jadi karena ada ‘main mata’ antara penguasa dan pengusaha. Kasihan Presiden Jokowi memiliki pembantu-pembantu yang tidak patuh kepada UU No. 3 tahun 2005 dan Pasal 47 PP 16 Tahun 2007 serta PP NO 48 TH 2016 TOR-08

TINGGALKAN KOMENTAR