Pada Kamis, (10/1) siang tadi, Forum Peduli Olahraga yang dimotori legenda hidup judo Indonesia Krisna Bayu mendatangi kantor Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (LBHI) Jakarta. Sebelumnya FPO menyambangi kantor Komnas HAM di Jalan Latuharhari.

Tujuan FPO menyambangi LBHI ini tak lain tak bukan menyampaikan ”jeritan hati” para insan judo yang telah mendapatkan perlakuan tidak adil dari Pengurus Besar Persatuan Judo Seluruh Indonesia (PB.PJSI).

Induk organisasi cabang olahraga yang diketuai Jenderal TNI Mulyono itu telah mengeluarkan kepurusan yang cukup mengejutkan di mana para insan judo dilarang beraktifitas pada cabang olahraga lain.

Sesungguhnya sasaran tembak dari kebijakan ini adalah adanya insan judo yang ikut beraktifitas di cabang olahraga bela diri lainnya seperti Sambo dan Kurash. Kehadirann dua cabang olahraga beladiri yang memang tergolong baru di Indonesia ini memang disikapi kurang bersahabat oleh PJSI.

PJSI menganggap kehadiran dua cabor beladiri yang sebetulnya sama-sama punya dasar teknik dari judo itu sebagai pesaing. Semestinya, PJSI membuka diri dan menempatkan kehadiran Sambo dan Kuras sebagai mitra dengan tujuan sama yakni mengibarkan merah putih di ajang internasional.

Oleh karenanya, mari kita melihat permasalah JUDO dengan hati yang sejuk dengann pikiran yang jernih.. PB PJSI dibentuk oleh PENGPROV lalu keputusan-keputusan yang dikeluarkannnya tidak berpihak sama organisasi-ogranisasi pendukungnya (PENGPROV).

PB PJSI adalah organisasi yang sudah cukup tua. Namun belum memiliki ceta biru agenda jangka pendek,jangka menengah dan jangka panjang. Padahal PJSI ada karena dipilih untuk mewakili masyarakat olah raga judo.

Hasil buruk yang dicapai judo di Asian Games 2018 lalu sebagai bukti nyata selama ini PJSI tidak berbuat apa-apa. Seusai kegagalan di Asian Games 2018 itu semestinya  ada evaluasi nyata untuk kemudian berbenah diri menuju even selanjutnya.

Apalagi tahun ini ada SEA Games di Filipina dan babak kualifikasi Olimpiade 2020 Tokyo, Jepang. Kedua even tersebut selayaknya menjadi ajang untuk bangkit karena potensi judo untuk berprestasi lebih baik lagi sangat terbuka.

Diakui atau tidak, banyak persoalan di PJSI tidak teratasi dengan baik karena mungkin adanya pandangan-pandangan yang kurang pas disampaikan kepada pimpinan. Laporan ABS (Asal Bapak Senang) tampaknya lebih dominan.

Yang paling memprihatinkan para pengurus yang berada di PJSI ini terjebak pada kepentingan oknum kelompok yang ujung-ujungnya proyek. Jika program itu tak mendatangkan uang, oknum-oknum kelompok ini tak serius menjalankan program.

Jika kejujuran yang dikedepankan, semestinya mereka yang gagal diberi kepercayaan menangani atlet di Asian Games 2018 lalu itu mundur. Bukan malah bercokol dan tetap membuat intervensi yang sifatnya memperkokoh posisinya serta malah memecah belah kondisi persahabatan dr keluarga besar judo sendiri..

Dan tampaknya pimpinan PB PJSI tidak fokus atau tidak mengerti judo secara sungguh apa yang sudah dikerjakan oleh para pembantu-pembantu-nya. Para penggiat olah raga beladiri judo merindukan sebuah keteduhan serta kedamaian dalam PJSI. Tapi fakta di lapangan tidak sesuai dengan harapan para pencintanya..

Kehadiran FPO yang dimotori Krisna Bayui di LBH jangan dinilai sebagai sikap pembangkangan tetapi alangkah baiknya disikapi oleh PJSI sebagai bentuk rasa cinta insan judo Indonesia. Krisna Bayu yang nota bene hidupnya untuk judo Indonesia tentu tak ingin olahraga yang membesarkan namanya itu semakin terpuruk hanya karena ulah oknum pengurusnya yang mengedapankan kepentingan pribadi. (Suharto OLII)

TINGGALKAN KOMENTAR