JAKARTA-(TribunOlahraga.com)

Figur atau tokoh yang ideal untuk memimpin KONI Pusat ke depan sebaiknya tak boleh kaku. Ketua Umum KONI Pusat mendatang harus bersikap terbuka dan mampu mengayomi seluruh anggotanya.

Hal itu disampaikan mantan atlet marathon putri andalan Indonesia, Maria Lawalata kepada sejumlah wartawan di Jakarta, Jumat, (14/6) terkait suksesi KONI Pusat.

Seperti diketahui KONI Pusat akan menggelar Musornaslub pada 2 Juli di Sultan Hotel dengan agenda utama memilih Ketua Umum periode 2019-2023 pengganti Tono Suratman.

Hingga kini sudah dua nama mendeklarasikan diri sebagai calon Ketua Umum yakni Muddai Madang dan Letjen TNI (Purn) Marciano Norman. Selain itu ada sejumlah nama disebut-sebut bakal dicalonkan diantaranya tokoh olahraga otomotif asal Kalimantan, Haji Isam dan mantan Panglima TNI Jenderal TNI (Purn) Gatot Nurmantyo.

Pendaftaran bakal calon Ketua Umum KONI Pusat sudah dimulai sejak Rabu, (12/6) dan akan ditutup 22 Juni mendatang.

Menanggapi figur yang sudah mencalonkan diri, Maria mengatakan memang kurang elok jika kita menciptakan dikotomi militer dan sipil. Yang penting, kata dia, figur itu bisa memposisikan diri sebagai pengayom dan pelayan bagi masyarakat olahraga Indonesia.

Namun peraih medali emas penentu kontingen Indonesia menjadi juara umum SEA Games 1991, Manila Filipina itu menilai bahwa figur dari sipil lebih pas memimpin KONI Pusat. Oleh karenanya, ibu dua anak ini lebih menginginkan sosok pemimpin KONI dari kalangan non militer.

”Apalagi sosok sipil yang dimunculkan itu berasal dari pengusaha yang nota bene punya kemampuan mencari sekaligus membuka akses pendanaan untuk olahraga. Dan pengalaman membuktikan olahraga Indonesia sukses ketika dipimpin oleh mereka yang berlatar belakang sipil seperti Ketua Umum KONI pertama, Sri Sultan Hamengkubuwo IX dan Rita Subowo,”kata Maria.

Satu hal penting juga diingatkan Maria Lawalata adalah posisi KONI Pusat ke depan harus kuat. Pengendali pembinaan olahraga prestasi adalah ranahnya KONI Pusat, jangan seperti sekarang, KONI Pusat justru dikebiri karena semua urusan pembinaan diambil alih oleh pemerintah dalam hal ini Kemenpora.

”Namun KONI juga harus memperkuat hubungan dengan Kemenpora karena terkait pendanaan khususnya menghadapi multi even seperti SEA Games, Asian Games dan Olimpiade,”tambahnya.

Maria juga setuju KONI Pusat ke depan tak harus menggantungkan diri pendanaan dari pemerintah. Bagaimana pun juga KONI Pusat harus punya kemampuan menggali pendanaan diluar anggaran pemerintah. Dan itu hanya bisa dilakukan jika KONI terbuka, profesional dan terpercaya.TOR-08

TINGGALKAN KOMENTAR