JAKARTA-(TribunOlahraga.com)

Indonesia Judo Community (IJC) menilai ada kejanggalan dalam pemberian wild card judo PON 2020 oleh Pengurus Besar Persatuan Judo Seluruh Indonesia (PB.PJSI). Ada beberapa hal yang menyimpang dari tujuan pemberian wild card dan ini akan mempengaruhi persiapan kontingen-kontingen daerah.

Juru bicara IJC, Aji Kusmantri dalam siaran pers yang diterima TribunOlahraga.com, Jumat, (6/3) menyebutkan bahwa masalah ini tak bisa dianggap remeh karena menyangkut persiapan masing-masing kontingen peserta PON 2020.

Dalam siaran pers itu, IJC memaparkan ada empat hal yang menjadi sorotan yakni, pertama pemberian wild card seharusnya diberikan kepada Pengprov PJSI yang aktif tetapi belum bisa masuk ranking peserta PON.

Kedua, Pengprov yang pejudonya sudah masuk ranking peserta PON, tidak dibenarkan  diberi wild card. Ketiga, diperhatikan usia pejudo yang akan diberikan wild card agar kedepannya mempunyai prospek yang baik.

Keempat, Pengprov PJSI dibatasi hanya 1 wild card berdasarkan kelas yang akan diikuti.Oleh karenanya IJC menganggap penting untuk minta kepada PB.PJSI merevisi kembali surat PB/36/SJ/31/Judo/III/2020 tertanggal 2 Maret  terkait pemberian wild card tersebut.

”PON itu kan merupakan titik kulminasi pembinaan olahraga prestasi tingkat nasional dalam kurun waktu empat tahunan. Jadi parameter keberhasilan pembinaan atlet di daerah adalah PON. Makanya IJC berketetapan hati untuk mempertanyakan masalah pemberian jatah wild card judo PON 2020,”kata Aji.

Jika sistim pemberian jatah wild card ini tidak dilakukan secara proporsional maka sulit untuk terjadi adanya pemerataan di cabang judo. Selama ini pun, peta kekuatan judo nasional masih dikuasai Jawa.

Padahal jika PB.PJSI benar-benar memberdayakan daerah sebagai ujung tombak pembinaan, niscaya dominasi Jawa bisa dieliminir.”Dominasi yang tak terkendali itu justru merugikan pembinaan karena tak ada persaingan,”kata Aji. TOR-08

 

TINGGALKAN KOMENTAR