Sejak PT Liga Indonesia didirikan tahun 2005, dan kemudian saat habis PSSI dibekukan, berganti jubah bernama PT Liga Indonesia Baru (LIB). Ada yang salah sejak awal, saat mendirikan lembaga profesional, dibawah naungan PSSI yang berkarakter nirlaba. mBah Coco mencoba mengurai, dan memberi solusi, agar tidak lagi ribut-ribut kayak rebutan “permen” anak-anak.

Saat itu, PT Liga Indonesia dibentuk, karena pemerintah dan negara, memberi ultimatum, agar semua klub anggota Divisi Utama yang bernama Liga Djarum Indonesia, dilarang menggunakan APBD. Oleh sebab itu, PSSI mendirikan PT LI, untuk mewadahi yang dalam waktu yang bersamaan, ada teguran dan instruksi dari AFC, induk organisasi sepak bola Asia, agar setiap klub, wajib memenuhi 5 syarat, untuk bisa masuk dalam event-event AFC, Champion League Asia dan AFC Cup.

Lima syarat setiap klub yang ditetapkan AFC, bagi semua anggotaanya se-Asia, adalah aspek Legalitas, Finansial, Infrastuktur, Sumber Daya Manusia (SDM) dan Administrasi, serta Sporting (pembinaan usia dini). Syarat ini diberlakukan PT Liga Indonesia, tahun 2009 saat Liga Djarum Indonesia bergulir.

Tapi, aturan AFC yang sampai hari ini, masih berlaku, bukan seperti membalikan telapak tangan. Yang esok hari langsung jadi dan semua ada. Semuanya, butuh proses, proses dan selalu berproses. Sama seperti aturan permainan sepakbola, yang selalu berubah-ubah, hanya untuk memberi rasa nyaman, bagi penggila bola, bahwa sepakbola adalah permainan kegembiraan.

Hanya saja, saat itu, PT Liga Indonesia dibentuk dengan cara-cara kekeluargaan atau terkesan membangun “kartel”. Bukan milik PSSI, tapi milik orang di luar PSSI, dan beberapa oknum EXCO PSSI. Padahal, seharusnya diawali dengan cara-cara membuat badan usaha yang benar-benar sesuai aturan yang berlaku, sampai hari ini. Yaitu, jika ingin melakukan bisnis, dan mencari keuntungan. Maka, aturan statuta PSSI, harus segera dirubah.

Walaupun, saham PSSI hanya 1%, dan saham 18 klub 99%. Maka, saat ini, statuta PSSI soal mengatur kelembagaan PT LIB, pengganti PT LI, benar-benar dalam koridor bisnis 100%. Karena, saat PT LI dibentuk sebagai badan hukum, modalnya nggak jelas, dan siapa yang gelontorkan dana awal, untuk operasional awal? Sampai hari, semuanya abu-abu.

Dan, saat ini, kategori 24 klub anggota Liga 2, dianggap klub profesional. Maka, mereka-mereka, juga punya hak suara. Bahkan, dalam Statuta PSSI jaman Edy Rahmayadi, 32 klub anggota Liga 3 Nasional, wajib punya badan hukum. Oleh sebab itu, menurut mBah Coco, wajib ikut memiliki saham di PT Liga Indonesia Baru, secara jujur dan transparan.

Ribut-ribut soal pembagian subsidi, ada yang secara diam-diam ada yang memaksa turun duluan, dan ada yang ngemplang, bahkan ada yang ngambil seenaknya uang dari PT Liga Indonesia Baru, seharusnya nggak akan terjadi. Jika, aturan main, sejak awal PT LIB itu, benar-benar bisa dikontrol, oleh 18 Liga 1, 24 klub Liga 2, dan 32 klub Liga 3 Nasional.

Taukah Anda hasil investiga mBah Coco? Semua pemilik saham, yaitu klub-klub liga 1, 2 dan 3, bahwa PT LIB, musim 2019 lalu, kehilangan duwit Rp 50 miliar. Hanya gara-gara, tata cara PT LIB, memberi delagasi eksklusif, kepada lembaga marketing, bernama PT Super Sport Sensation (SSS), yang diketuai Azwan Karim (mantan Sekjen PSSI, dijaman La Nyalla Mattalitti dan Hinca Panajaitan) dan Adrian Djamaoeddin, atau yang akrab dipanggil Demis, menjelang dibekukan.

Apakah 18 klub-klub sadar? Sering sekali dibenturkan dengan PT LIB, soal hutang-hutang masa lalu ??? Seolah-olah, LIB wajib menanggung hutang ke mereka? Inilah permainan Ketua Umum PSSI, Iwan Budianto, setelah menggantikan Edy Rahmayadi dan Joko Driyono. Sedangkan, Dirk Soplanit sebagai Dirut LIB satu tahun, hanya sebatas “kambing congek”.

Ada jawaban yang sangat standart, alasan Iwan Budianto, selama satu tahun memimpin PSSI, sejak ditinggak Edy dan Jokdri, sejak Januari 2019. Ada kata-kata yang menjengkelkan, “PSSI belum ada setoran dari LIB, jika ditagih uang subsidi oleh anggota Liga, 1 dan 2, atau Asprov”. Tapi, saat Iwan Budianto, membutuhkan Asprov, jelang Kongres PSSI, uang subsidi langsung cair, dengan alasan untuk semenetara, pakai uang pribadi. Hehehehehe, topmarkotop…aksi tipu-tipunya.

Padahal uang “siluman” PT SSS ada di kantong Iwan Budianto, dan PT SSS itu, dibawah kendali Iwan Budianto. Kalau ada tambahan lagi, siapa saja yang biasa ngatur bagi-bagi uang. Ya mBah Coco, akan sebut duet tandem Iwan Budianto, yaitu Haruna Sumitro sebagai playmaker dan Ferry Paulus sebagai destroyer.

PT LIB punya struktur organisasi, direktur bisnis. Tapi, mengapa harus pake kaki-tangan badan usaha? Begitu digdayanya PT SSS dikasih surat sakti, untuk cari sponsor musim Liga 1 dan 2 Indonesia 2019. Ternyata, saat mendapatkan sponsor senilai Rp 70 miliar, hanya disetor Rp 20 miliar ke kas PT LIB. Lalu, kemana uang Rp 50 miliar?

Jawabnya, setelah ditelusuri mBah Coco, ternyata, dipakai oleh Iwan Budianto dan kawan-kawan, untuk kampanye Iwan Bule dan 14 EXCO PSSI lainnya, untuk membeli 98 voter – pemilik suara, di Kongres PSSI, 2 November 2019. Hasani Abdulgani pasti tahu persis kalau mau jujur, saat sudah duduk di komisaris PT LIB musim 2020 yang baru seumur jagung ini. Apalagi, Cucu Somantri, sebagai Direktur utama PT LIB 2020, pasti semakin tau, ke mana laporan keuangan dan pertanggungjawaban PT LIB musim 2019.

Kalau sejak awal, PT LIB ini dikelola secara benar dan transparan. Ngapain klub-klub Liga 1 dan 2 ngoceh di media, televisi dan medsos, bahwa PT LIB ngemplang duwit, atau ada korupsi di badan liga, dan banyak tuduhan macem-macem. Lha, katanya pemilih saham?

Katanya, 99% saham PT LIB itu milik 18 klub anggota Liga 1. Tapi, mengapa mereka-mereka teriak-teriak tong kosong bunyinya? Mengapa mereka protes? Mengapa seolah-olah PT LIB itu benar-benar 99% milik mereka? Kapan 18 klub Liga 1, punya modal di PT LIB? Berapa uang sebagai saham awal, bagi setiap 18 klub Liga 1?

Masih ingat tahun 2010, ketika Nurdin Halid, Ketua Umum PSSI 2003 – 2011, minta duwit Rp 1 miliar dari PT LIB, hanya untuk gagah-gagahan dan pamer, seolah-olah dari kantongnya sendiri, dan seolah-olah menjadi donatur yang hebat, untuk memberikan sumbangan bonus ke pemain tim nasional Indonesia, yang sukses lolos ke Final AFF Suzuki Cup 2010. Tapi, mengapa 18 klub anggota Liga Djarum Indonesia, tidak ada yang protes?

Mumpung, katanya Senin 18 Mei besok, akan digelar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa (mudah-mudahan anggota EXCO PSSI), juga ngerti apa arti RUPS dalam sebuah organisasi berbadan hukum. Takutnya, ada yang nggak ngerti, tapi seolah-olah paham). Harusnya, salah satu klausal, wajib ada perubahan yang sangat mendasar, termasuk mengubah Statuta PSSI-nya, khusus kepemilikan PT LIB.

Apakah, nantinya masih berlaku sistem pembagian saham. Dimana PSSI hanya mendapatkan 1%, dan 18 anggota Liga 1 punya saham mayoritas 99%? Trus, bagaimana dengan status saham anggota Liga 2 dan Liga 3, agar dalam setiap pembagian keuntungan, dari para sponsor pihak ke-3, semuanya bisa mengontrol, dan semuanya bisa membagi keuntungan, sesuai dengan nilai saham yang digelontorkan ke PT LIB.

Saran mBah Coco, PSSI harus mengubah Statuta PSSI, tentang PT LIB dan turunannya. Agar semua “smoot” dan terkesan enak dijalankan, dilaksanakan dan nikmat bagi semua pemilik sahamnya. Kalau untung, bisa bagi-bagi setiiap akhir musim, kalau rugi ya semua juga nyawer modal lagi.

Jika, benar-benar nggak ada nepotisme, nggak ada korupsi dan nggak ada preogratif dari arogansi Ketua Umum PSSI atau oknum EXCO PSSI. Alangkah baiknya, semua terbuka sejak awal. Dan, semuanya nyawer uang, sebagai modal awal, agar PT LIB bisa berjalan dan bisa dikontrol oleh semua anggotanya.

Masih saran dari mBah Coco, PSSI dan PT LIB duduk bareng, berhitung berapa biaya produksi PT LIB selama lima tahun ke depan? Katakan, satu musim, untuk bayar perangkat pertandingan (wasit dan pengawas pertandingan), karyawan PT LIB, sewa gedung, kantor dan sebagainya. Misalkan, biaya operasional satu tahun, nilai Rp 10 miliar. Maka, PT LIB wajib punya “saving money”-nya, bukan Rp 50 miliar (5 tahun), tapi Rp 100 miliar. Biaya itu, tidak menghitung match fee, tidak ada TV-right bagi klub-klub anggota. Inti operasional PT LIB, tanpa sponsor.

Mengapa Rp 100 miliar? Untuk jaga-jaga, jika dalam 5 musim ke depan, income dari sponsor dan kontrak-kontrak dengan pihak ke-3, tidak memenuhi biaya produksi, selama 5 tahun. Maka, PT LIB masih punya dana simpanan sebesar Rp 50 miliar, untuk nalangi kerugian. Namun, jika setiap musim, akhirnya sponsor berlimpah-ruah, berarti PT LIB semakin berkibar dananya. Anggarannya, bisa membuat dan menciptakan gimick-gimick yang kreatif, agar para sponsor semakin tergiur masuk di sepak bola nasional.

Maaf, kalau mBah Coco ngajarin pengurus PSSI yang sepertinya, kurang paham tentang bisnis sepak bola, yang sejatinya super menggiurkan. mBah Coco, jelek-jelek gini, pernah menjadi konsultan bisnis dan komunikasi, saat PT Djarum, “kawin” dan bekerjasama dengan PSSI, selama delapan musim, sejak 2005 sampai 2013, dengan brand “Liga Djarum Indonesia”.

Bahkan, mBah Coco, juga pernah mengawinkan (maaf, bukan CALO) Piala Indonesia menjadi nama baru, “Copa DjiSamSoe Indonesia”, bersama PSSI, selama lima musim, 2005 – 2009. Sebagai pencipta, penggagas sekaligus konsultan PT HM Sampoerna, dengan merk Copa DjiSamSoe Indonesia (pengganti Piala Indonesia).

Kembali, ke masalah nyawer saham. Jika PT LIB mau menjadi lembaga paling dahsyat dan paling glamour dalam membangun bisnis bolanya, di kemudian hari. Maka, saran mBah Coco, letakan dasar-dasar bisnisnya, dengan cara-cara moderen. Dengan biaya produksi dan operasional PT LIB, setiap tahunnya Rp 10 miliar. Harus ada biaya investasi, bukan saham kosong dan bodong, coy !!

Maka, berapa perak rupiah, setiap anggota Liga 1, wajib setor uang sebagai modal awal, untuk ngisi kas PT LIB? Jika, nilainya hanya Rp 10 miliar (umpama doang), maka setiap anggota Liga 1, hanya cukup setor Rp 500 juta, setiap tahunnya, atau Rp 2.5 miliar, selama 5 tahun, dan Rp 5 miliar selama 10 tahun. Sedangkan, anggota Liga 2, bisa setor dana awal, sebesar Rp 250 juta, jadi totalnya Rp 2.5 miliar selama 10 tahun, agar roda organisasi PT LIB ini berjalan, dengan asyik banget.

Nah, untuk anggota Liga 3 bagaimana? Dalam Statuta PSSI yang baru, juga dibebani nyawer, misalkan Rp 100 juta (satu tahun), Rp 500 juta (lima tahun) dan Rp 1 miliar setor ke PT LIB, selama 10 tahun, sebagai saham awal.

Kalau semua dijumlahkan, kira-kira Rp 5 miliar X 18 klub, ditambah Rp 2.5 miliar X 24 klub, ditambah lagi Rp 1 miliar X 32 anggota Liga 3. Itulah modal awalnya….dan semua wajib nggak boleh protes, nggak boleh marah-marah, apalagi curiga. Siapkah?

Jika, Statuta PSSI siap dan berani serta mengubah lembaga PT LIB, dengan moderen dan glamour. Dijamin, mBah Coco, semuanya selalu happy dan semuanya asyik-asyik, karena PSSI akan melakukan sistem pembagian saham, setiap tahunnya, sesuai aturan baru, dan semuanya mendapatkan jatah match fee, subsidi atau pun Tv-right dengan nyaman, sesuai peringkat dalam setiap musim kompetisi.

Sebetulnya, sejak PT LIB berdiri tahun 2009, ada yang sudah bagus. Yaitu, orang-orang yang duduk di direksi PT-nya, bukan anggota EXCO PSSI. Sejak awal, ada Andi Darussalam, ada Joko Driyono, ada Glenn Sugita, dan juga Berlinton Siahaan. Namun, saat ada vakum, mundurnya Berlinton, maka selama 1 tahun, diisi oleh salah satu anggota EXCO PSSI, yaitu Dirk Soplanit. Semuanya, jadi kacau-balau, dan melanggar Statuta PSSI.

Maka, saat Cucu Somantri, sebagai anggota EXCO PSSI, dengan jabatan Wakil ketua Umum PSSI, menurut mBah Coco PT LIB sepertinya sedang binggung. Maklum, gerbongnya Iwan Bule dkk itu, banyak yang belum pernah punya badan usaha. Sebaliknya, ada orang-orang Iwan Budianto dkk, wajib nyaman untuk bercokol di PT LIB.

Lihat saja, Iwan Bule sejak usia 20 tahun ada di kepolisian. Mana ngerti dan paham, soal badan usaha berbasis bisnis? Cucu Somantri sama saja dengan Iwan Bule, sejak usia 20 tahun, sudah jadi tentara (nggak boleh bisnis siluman), sampai pensiun. Iwan Budianto, sejak masuk sepak bola nasional, selalu bermasalah dalam tata cara membangun organisasi klub. Lha, sejak awal, sudah merebut Arema Malang, yang aslinya milik Lucky Acub Zaenal, bisa diambil alih Iwan Budianto, dengan cara-cara yang ilegal.

Yang paling parah itu, sebetulnya para pengelola dan pemilik klub-klub dari 17 anggota Liga 1 dan 24 klub anggota Liga 2. Setiap rapat pemegang saham, sejak 2009 tidak ada satu pun yang protes. Semuanya selalu setuju, setuju dan pasrah “bongkokan”. Versi mBah Coco, rata-rata pemilik dan pengelola klub, nggak paham bisnis bola, dan blo’on dalam membangun bisnis bola moderen.
Coba, telesuri saja, cara-cara pengelolaan klub-klub Liga 1, 2 dan 3. Apakah mereka, melakukan metode berbadan hukum, dengan modal awal yang benar? Dijamin mBah Coco, semuanya amburadul, dan kacau balau administrasi dan keuanggannya.

Tapi, giliran ada subsidi yang belum cair, ngomel-ngomel di media, televisi dan medsos. Aneh bener….. ! Katanya pemilik saham mayoritas, tapi “melempen’ bicara soal hak dan kewajiban. Makanya, sejak awal, modal dong.. ye !.Jangan murang-muring, protes sana-sini. Padahal, sejatinya hanya punya saham “bodong”.

Saatnya, setelah RUPS, Senin 18 Mei 2020 besok, saran mBah Coco, buat pengumuman besar-besaran, DICARI DIREKTUR UTAMA, yang bisa mendatangkan dana Rp 1 triliyun, untuk setiap musim Liga 1 Indonesia. Dan, buat “picing” seorang Direktur Utama, yang sanggup datangnya uang, entah itu dari sponsor, atau duwitnya sendiri, untuk menggelar Piala Indonesia, dengan nilai Rp 250 miliar.

Semuanya, di tes dan disuruh presentasi, termasuk wajib membangun teamwork dengan jajaran direksi, dibawahnya. Nggak boleh ada orang-orang yang nitip, dari gerbong EXCO PSSI. Nggak ada yang masuk dalam jajaran Direktur Utama, tanpa di tes. Semuanya, melalui tes. Dan, semuanya otoritas sang Direktur Utama, ketika dianggap lulus ujian, bisa mendapatkan dana Rp 1 triliyun.

Sehingga, nggak ada lagi, manusia-manusia “siluman” seperti Setya Joko Santoso, atau tiga direksi, seperti Sudjarno, Anthony dan Rudy Kangdra, yang nggak jelas asal-usul juntrungannya.

Semua, yang bekerja di bawah Direktur Utama, semuanya orang profesional, dan semuanya orangnya Direktur Utama. Kecuali, para komisaris, ada wakil dari PSSI, dan ada wakil dari Liga 1, 2 dan 3, serta ada wakil komisaris independent (mumpuni, paham bola, dan paham bisnis bola, tapi tak punya klub).

Catatan : Kalau nggak ada yang sanggup bagaimana cara mendapatkan Direktur Utama yang tidak bisa di intervensi, tapi bisa mendatangkan sponsor Rp 1 triliyun, jangan sungkan-sungkan bilang ke mBah Coco. Nanti, mBah Coco coba ngajarin orang-orang yang duduk di PT LIB yang baru nanti. Ngerti, kan Son !!!

Ada budaya jorok dan sudah turun-temurun, dalam sepak bola nasional, saat Nurdin Halid, duduk di “kursi panas” PSSI, sejak 2003, dengan cara-cara “money politic”. Ketika, akhirnya Nurdin Halid, membangun “kartel”. Maka, lahirnya, budaya PSSI mencetak badan usaha, atau tim kecil, mencetak “raja-raja kecil”, untuk cari duwit sendiri-sendiri.

Ini, sangat mirip, dengan cara-cara kerja bandar judi kakap dari Malaysia, Singapura dan Filipina, ketika masuk ke republik “plekutus” ini. Mereka, menciptakan kaki-tangan bandar di kota-kota besar di Indonesia. Dan, otomatis, mencetak runner (pengubung), antara bandar, kaki tangan, ke pengelola klub dan pemain, serta wasit. Ini benar-benar budaya yang sangat menjijikan dan super jorok, dalam wajah sepak bola nasional, dewasa ini.

Pertanyaan paling mendasar, berani nggak ye, ngubah Statuta PSSI, khusus masalah PT LIB? Dan, beranikan, 18 klub Liga 1, 24 Liga 2 serta 32 Liga 3 Nasional, berontak, protes dan aksi nyata, siap memenuhi kewajibannya, sebagai pemilik saham, dengan nyawer atau setor, sebagai modal awal?

Kalau nggak berani berubah. Berarti “kartel” sepak bola nasional, masih bercokol, dan selamat bereforia, berpesta bersama para mafioso sepak bola nasional. Bijimane?. (Penulis ada wartawan senior peliput sepakbola dan kini mengklaim sebagai Pemred Facebook).

TINGGALKAN KOMENTAR