SEBUAH keputusan terukur dan presisi diambil oleh Polri dan Menpora seusai mengadakan pertemuan segitiga dengan PSSI di Kantor Kemenpora dua pekan silam. Materi inti pertemuan itu, membahas bergulirnya Kompetisi Sepakbola Liga 1 dan 2 PSSI.

Yang lainnya, membahas kegiatan olahraga di tengah-tengah masih meluasnya pandemi covid-19. Awalnya, petemuan itu memosisikan dua kubu berbeda, di mana PSSI-Menpora di satu sisi, dan Polri di sisi yang lain.

Maksudnya, PSSI dan Menpora akan meminta Polri untuk sedikit lebih kendor dalam membantu PSSI menggelarkan kompetisi dengan memberikan ijin keramaian di setiap pertandingan nantinya.

Langkah ini diambil PSSI mengingat setahun lalu, tidak ada kompetisi, dan musim ini direncanakan akan digulirkan kompetisi periode tahun 2021. Di luar dugaan, pertemuan itu tidak membuahkan hasil seperti yang diharapkan, terutama oleh PSSI.

Baik Polri maupun Menpora memberikan sinyal sangat jelas
bahwa kompetisi Liga 1 dan 2 belum tentu bisa bergulir dalam waktu dekat ini. Padahal jika PSSI jeli melihat bahwa keputusan Kapolri Listyo Sigit Prabowo yang tidak hadir dalam pertemuan itu, jelas mengindikasikan Polri “memandang sebelah mata” pertemuan tersebut.

Hasil dari pertemuan itu terbukti tidak memuaskan kubu
PSSI, karena Polri tidak memberikan jawaban konkret seperti apa sikap mereka terhadap permintaan PSSI. Memberi atau tidak ijin keramaian, atau kapan Polri bisa
memberikan ijin tersebut.

Tidak dinyatakan Polri. Usai pertemuan, Menpora menggelarkan jumpa pers. Secara terukur, Menpora
menyatakan bahwa Polri tetap mengapresiasi keinginan PSSI menggelar kompetisi, namun kepentingan bangsa dan masyarakat lebih diutamakan dalam kondisi pendemi
covid-19 yang masih tinggi penyebarannya.

“Prinsip pemerintah dan juga Kapolri, kita mengutamakan keselamatan dan kesehatan masyarakat, dan itu mengemuka dalam rapat kita,” tegas Menpora, Zainudin Amali.

Sedikit berandai-andai Saya mengajak kita semua coba berandai-andai tentang jadi-tidaknya kompetisi digelar sesuai program PSSI dan PT LIB yang relah dipresentasikan dalam pertemuan di atas.

Katakan saja, kompetisi dapat digelarkan dalam waktu dekat, atau diawali dengan kompetisi pra-musim, Maret depan. Setelah itu, kompetisi resmi berputar. Saat ini PSSI paling ngotot memutar kompetisi strata tertinggi.

Sikap PSSI ini sangat wajar, mengingat kompetisi adalah bagian terpenting dari semua program tahunan federasi. Namun, kondisi saat ini jelas berbeda dengan dua tahun sebelumnya ke belakang.

Kendala utama adalah pandemi covid-19. Pertanyaan paling utama adalah setelah kompetisi berputar, lalu apa langkah berikut dari PSSI?

Yang paling dekat adalah mengadakan Kongres Tahunan, 25 Mei 2021. Namun, sebelum itu, di bulan April sudah lebih dulu mempersiapkan TC jangka panjang bagi tim U-19 yang akan terjun di Piala Dunia U-20 tahun 2023, lalu ada
SEA Games di bulan November-Desember tahun ini. Itu kira-kira gambaran besar program PSSI tahun ini.

Dari semua kegiatan di atas, jika dipilah-pilah, maka sukses tidaknya semua program itu sangat bergantung pada keberhasilan kompetisi. Ini tentu berbicara dalam konteks
suasana pandemi covid-19, dan bukan keadaan normal.

Jika melihat kinerja pengurus PSSI saat ini, sejak mereka terpilih di penghujung tahun 2019, maka saya sangat meragukan kompetisi nanti bisa berputar mulus, tanpa
gangguan atau pelanggaran terhadap prokes covid-19.

Alasan paling mendasar adalah buruknya komunikasi baik di internal PSSI maupun PSSI dengan dunia luar, dan
kepemimpinan ”otoriter” Ketua PSSI, Mochamad Iriawan atau Iwan Bule.

Dengan kata lain, kalau kompetisi pra-musim gagal mengikuti prokes covid-19, maka efeknya adalah Kongres Tahunan, 25 Mei pun tidak mungkin bisa dilakukan secara
luring atau tatap muka.

Di kongres tersebut, pasti akan diikuti lebih dari seratus orang, dan sudah pasti Polri tidak memberikan ijin untuk dilaksanakan, mengingat rekam jejak PSSI yang buruk dalam menjalankan prokes covid-19.

Bagaimana dengan persiapan tim nasional ke SEA Games 2021 di Vietnam dan Piala Dunia U-20 tahun 2023. Pelatih kepala timnas, Shin Tae-yong (STY) sudah pasti pusing tujuh keliling mencari pemain untuk timnya, baik yang ke SEA Games maupun ke Piala Dunia U-20.

Yang sedikit melegakan STY adalah dia memunyai waktu yang cukup untuk mempersiapkan timnya, itu dengan catatan jika tidak ada intervensi dari pengurus terutama soal jadwal dan tempat latihan.

Bantuan Pemerintah Apresiasi tinggi perlu diberikan kepada Zainudin Amali karena sikapnya yang selalu mendukung penuh program timnas untuk mencapai prestasi tertinggi di setiap ajang.

Walau sering terlihat Amali overlaping dan of side, namun keputusannya yang selalu cepat dan transparan mendukung PSSI, jarang kita temui di periode Menpora sebelumnya.

Yang belum terlihat dari Amali adalah ketika Menpora menghindari masalah yang melibatkan PSSI, meski dalam kapasitasnya Menpora wajib terlibat menengahi dan
menyelesaikannya.

Contoh terakhir adalah skandal 100.000 dollar Singapura yang terindikasi melibatkan Iwan Bule dalam memperjualbelikan jabatan manajer tim nasional. Sebagai Ketua INAFOC (Penitia Pelaksana Piala Dunia U-20 tahun 2023),

Amali wajib memanggil Iwan Bule yang adalah anggota panitia INAFOC untuk minimal mendengar keterangannya atau bila perlu mempertanggungjawabkan informasi yang sudah viral di media sosial dan media mainstram tersebut.

Namun, sudah sekitar empat bulan berlalu, Amali belum juga bersikap apapun terhadap Iwan Bule. Ini tentu membuat masyarakat sepakbola nasional bertanya-tanya, ada apa antara Amali dan Iwan Bule?

Kasus yang begini serius, dan mempertaruhkan
kepercayaan dan moral Iwan Bule selaku ketua PSSI dan panitia INAFOC, kok tidak diselesaikan segera mungkin?
Kembali pada keputusan Menpora (dalam hal ini sebagai perwakilan pemerintah), mendukung dana bagi TC jangka panjang timnas U-19.

Apakah sudah tepat? Apakah ini bukan bakal menjadi pemborosan uang negara/rakyat untuk sesuatu yang
sebetulnya masih bisa diminimalisir?

TC jangka panjang timnas U-19 akan dimulai bulan April tahun ini dengan menyeleksi pemain dari berbagai sumber. Dengan kata lain, pelatih STY sudah bekerja, mulai dari mencari pemain lewat seleksi di satu tempat, atau melakukan safari nasional ke berbagai daerah.

Ini semua tidak lepas dari akan ada penyediaan anggaran operasional. Seleksi itupun tentu tidak langsung mendapatkan minimal 30 pemain untuk dipersiapkan ke tahun 2023. Pasti dalam proses seiring berjalannya waktu dua setengah tahun ke depan, akan terjadi banyak perubahan dan perombakan pemain.

Persoalan lain, STY saat ini tidak mempunyai sumber atau wadah yang bisa memberinya pemain-pemain yang dihrapakannya.

Misalnya, ada kompetisi U-16, atau kompetisi-kompetisi lainnya yang menghasilkan pemain berusia 16 tahun. Kendala inilah yang harus dikoreksi ulang oleh Menpora-PSSI dan STY, jika tidak ingin ada pemborosan biaya dan mungkin saja penyalahgunaan uang negara.

Mengapa TC jangka panjang bagi timnas U-19 tidak dimulai satu tahun sebelumnya? Katakanlah timnas U-19 baru akan didukung dan dibiayai uang negara setahun sebelum Mei-Juni 2023. Secara teknis, setahun sangatlah cukup bagi STY mempersiapkan timnya.

Akan tetapi, jika PSSI ingin lebih awal melakukan TC bagi timnas U-19, sebelum Mei 2022, maka seluruh biaya ditanggung internal PSSI, bukan disubsidi pemerintah.

“Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat
baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa”. Sampai saat ini, pertanggungjawaban PSSI terhadap biaya Rp 56 miliar tahun lalu untuk persiapan timnas U-19 belum diselesaikan. Padahal, TC timnas U-19 untuk
tahun 2023 sudah dimulai April tahun ini. Apakah ini tidak menimbulkan spekulasi
ada “permainan” oknum di dalam Kemenpora dengan PSSI? S e m o g a…??(Penulis adalah wartawan spesialis sepakbola)

TINGGALKAN KOMENTAR