JAKARTA-(TribunOlahraga.com)

Komisi X DPR RI minta kepada KONI Pusat bersikap lebih tegas terhadap induk organisasi cabang olahraga (cabor) PB/PP yang bermasalah misalnya adanya dualisme kepengurusan.
Karena dualisme kepengurusan itu hanya mengorbankan atlet. Pembinaan tidak bisa berjalan normal hanya karena ego pengurusnya.

Hal itu disampaikan anggota Komisi X DPR RI Prof Dr.Ir Djohar Arifin Husin saat dihubungi wartawan, Senin (21/,2,/2021) di Jakarta.

Oleh karenanya Djohar minta kepada KONI Pusat segera menyelesaikan kemelut di cabor secara adil dan profesional. “KONI tidak boleh membiarkan kemelut di cabor itu berlarut-larut karena yang jadi korban atlet. Atlet bingung mau bertanding baik di dalam maupun di luar negeri tapi tidak tau dengan pengurus yang mana ?”ujar mantan Sekjen KONI Pusat ini.

Jika saja kemelut tidak bisa diselesaikan menurut Djohar KONI Pusat bisa ambil langsung kendali demi menyelamatkan pembinaan.atlet.”Sebagai penanggungjawab pembinaan olahraga prestasi KONI punya kewenangan untuk mengambil alih kepengurusan bermasalaj demi pembinaan atlet ke depan,”tambah mantan Deputi IV.Kemenpora itu.

Djohar yang pernah memimpin PSSI itu kemudian menyebut cabor-cabor yang dualisme kepengurusannya seperti PTMSI (tenis meja) dan kini ISSI (balap sepeda). PTMSI sudah 8 tahun terbelah begitu juga ISSI sebelumnya sempat ada tiga kepengurusan dan kini terancam kembali terbelah.

Djohar mengaku prihatin dan kecewa melihat masih ada pengurus cabang olahraga lebih mementingkan egonya sehingga atlet menjadi korban.

Menanggapi surat edaran Kemenpora tertanggal 20 Januari 2021 terkait pencairan anggaran pelatnas.ke cabor harus direkomondasi KONI Pusat Djohar pada prinsipnya setuju.

“”Itu penting supaya KONI bisa mengontrol dan sekaligus mengawasi setiap penggunaan anggaran pelatnas. Lalu bagaimana dengan cabor bermasalah ? Kalau dalam rangka pembinaan organisasi, sah-sah saja KONI tidak merekom cabor tersebut untuk mendapatkan anggaran pelatnas,”papar pria asal Medan, Sumut ini.

Meski begitu, lanjut Djohar, langkah ini kurang menguntungkan pembinaan atlet. Dalam kondisi seperti itu alangkah baiknya pengurus cabor yang bermasalah mundur secara terhormat. Apalagi kepengurusan itu sudah tidak mendapat kepercayaan.dari Pengprov.

KONI Pusat itu sendiri sudah membentuk tim verifikasi terkait cabor yang direkomondasikan mendapatkan anggaran pelatnas ke Kemenpora. Cabor balap sepeda melalui ISSI pimpinan Raja Sapta Oktohari (RSO) sudah mengajukan anggaran pelatnas ke KONI Pusat. Namun pengajuannya masih dalam proses tim verifikasi yang diketuai Andre.

Namun berdasarkan info yang berkembang di kawasan Senayan, KONI Pusat tidak akan memberikan rekomondasi kepada cabang olahraga balap sepeda untuk mendapatkan anggaran pelatnas dari Kemenpora. TOR-08

 

TINGGALKAN KOMENTAR