PEMANGKU kepentingan sepakbola nasional, semuanya bersuka cita begitu Presiden Joko Widodo (Jokowi) ikut terlibat “mengurusi” sepakbola, khusunya Kompetisi Liga 1 PSSI. Eforia ini wajar mencuat di lingkungan sepakbola nasional, mengingat setahun lalu tidak ada kompetisi, dan pada tahun inipun PSSI sepertinya sulit mendapatkan izin keramaian dari Polri.

Beberapa kali, sejak tahun lalu, usaha keras PSSI dibantu Menpora Zainudin Amali untuk mendapatkan izin dari Polri akhirnya membuahkan hasil. Dua hari lalu, Presiden telah menginstruksikan Menpora untuk segera berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait guna menggelar Kompetisi Liga 1.

Pernyataan Presiden itu disampaikan langsung kepada Menpora (tidak disebutkan
dalam pertemuan tatap muka, zoom, atau lewat telepon). Bahkan, detail substansi
pembicaraan Presiden dengan Menpora, khusus tentang sepakbola, tidak dirinci oleh
Menpora.

Yang diangkat Menpora hanyalah isu kompetisi sudah bisa berputar segera karena Presiden telah menyetujuinya. “Pak Presiden memantau langsung, ada pesan dari beliau supaya kompetisi dilakukan, tapi dengan protokol kesehatan yang ketat…”, demikian kutipan pernyataan Presiden yang disampaikan Menpora. “…Jadi Pak Presiden peduli betul terhadap sepakbola. Sampai beliau menyampaikan arahan kepada saya, ‘apalagi masalahnya’?

Saya bilang tidak ada Pak…”, lanjut Menpora. Kapolri Listyo Sigit Prabowo yang sebelumnya sangat teguh tidak memberikan izin, akhirnya luluh juga karena adanya intervensi Presiden. Sikap tegas Kapolri ini sangat beralasan karena merujuk pada kepentingan keselamatan dan kesehatan bangsa dan rakyat Indonesia dari ancaman penyebaran virus covid-19 yang masih tinggi. Sebelum menerbitkan dan memberikan surat izin kepada PSSI, Kapolri menitipkan pesan yang sangat tegas kepada PSSI maupun PT LIB sebagai operator kompetisi.

“Kalau itu semua berjalan baik, juga penegakan aturan prokes berjalan baik maka
terkait dengan program kompetisi selanjutnya kita beri kelonggaran. Namun, jika
sebaliknya, karena ini menyangkut kesehatan dan keselamatan rakyat maka kita akan
evaluasi ulang,” tegas Kapolri.

Masih lanjut Kapolri: “Sebagai bentuk komitmen kita bersama, tentunya ke depan
saya mengharapkan seluruh pencinta sepakbola bisa menjaga komitmen ini untuk
kemajuan bersama”. Bola kini di tangan PT LIB sebagai penyelenggara, apakah semua prokes akan diimplementasikan dengan baik dan benar di lapangan.

Ini sebuah pertaruhan yang mahal karena sekaligus mengukur dan menguji kapasitas dan kompetensi PT LIB yang sebagian besar pengambil keputusan terdiri dari orang-orang baru dalam kepengurusan, dan sepakbola nasional. Tajuk kompetisi Kembali ke judul tulisan ini: Menpora “Mengkudeta” Presiden?.

Saya sengaja memberi judul ini karena ada sesuatu yang tidak transparan, atau belum diumumkan ke publik mengapa kompetisi pra-musim harus bertajuk Piala Menpora. Dalam dunia politik biasanya kata kudeta dikonotasikan dengan penggulingan kekuasaan atau pemerintahan yang sah. Namun, untuk kasus ini, kudeta yang dilakukan Menpora adalah mengambil alih brand, atau titel atau tajuk dari kompetisi pra-musim tersebut untuk memakai label Piala Menpora.

Ini namanya Menpora mengkudeta kegiatan Presiden. Bagaimana ini bisa terjadi, itu yang belum dijelaskan secara rinci oleh Menpora saat melakukan jumpa pers bersamaan dengan pengumuman diberinya izin kompetisi oleh Polri. Sejak tahun 2017, di awal tahun sebelum menggelar kompetisi resmi liga tertinggi, PSSI biasanya mengawali dengan kompetisi pra-musim, dan saat itu memakai tajuk Piala Presiden.

Kecuali tahun 2020 lalu, kegiatan kompetisi pra-musim Piala Presiden ini ditiadakan karena adanya pandemi covid-19. Hingga kini pun baik PT LIB maupun PSSI belum mengumumkan adanya perubahan nama tajuk kompetisi pra-musim dari sebelumnya bernama Piala Presiden. Namun, mendadak muncul Piala Menpora sebagai titel kompetisi pra-musim tahun ini.

Ada beberapa kemungkinan yang perlu kita analisa bersama. Pertama, mungkinkah
Presiden sengaja menghindar dari kekhawatiran tercoreng reputasinya kalau sampai
memakai nama Piala Presiden untuk kompetisi pra-musim yang mengakibatkan
berkembangnya virus covid-19? Dengan memakai tajuk Piala Menpora, maka
dengan sendirinya Presiden akan terhindar dari akibat negatif kompetisi tersebut.

Atau, kedua, Menpora memanfaatkan kesempatan ini untuk menaikkan reputasi dan
kinerjanya. Kalaupun benar kesimpulan ini, maka pertanyaannya, apakah Menpora
sudah berkonsultasi dengan Presiden untuk memakai nama Piala Menpora? Ini tidak
dibuka kepada publik oleh Menpora. Publikpun harus tahu bahwa dengan memakai tajuk Piala Menpora, maka sejauh apa kewajiban Menpora untuk terlibat dalam kompetisi pra-musim tersebut.

Apakah Menpora mempunyai kewajiban mendukung dana, atau sponsorship, atau hanya
menitipkan brand-nya saja dan duduk manis menerima hasil kompetisi. Sejauh ini untuk tajuk atau titel sebuah kompetisi, ada nilai nominalnya. Dan, jika itu menjadi tanggung jawab Menpora, maka dari mana anggaran pemerintah. Yang ada dalam program Menpora sebelum ini adalah kegiatan Piala Menpora itu diperuntukan bagi kompetisi usia dini.

Namun, jika sekarang anggaran tersebut disubsidi untuk kegiatan kompetisi senior, berarti nilainya pasti akan membengkak dan berubah total. Padahal, dalam program lain di bawah tanggung jawab Kemenpora seperti proyek Inpres nomor 3 tentang Percepatan Pembangunan Persepakbolaan Nasional, Menpora belum bisa bergerak leluasa karena alasan kendala keuangan. Inpres nomor 3 pun akhirnya dalam keadaan “mati segan, hidup tak mau’.

Kini, dengan mudahnya, Menpora “menawarkan” diri ke PSSI untuk ikut menggelar kompetisi pra-musim. Yang lebih parah lagi, pemerintah kini dengan tidak malu-malu dan secara terang-terangan telah mengintervensi PSSI, sesuatu yang sangat tabu dalam beberapa tahun sebelumnya. Benarkah apa yang dikatakan Menpora di atas bahwa Presiden kini peduli terhadap sepakbola?

Atau, pernyataan Menpora ini sekadar lips service? Jika memaknai lebih dalam, pernyataan Menpora ini sebetulnya sangat meremehkan Presiden. Bagaimana mungkin seorang menteri mengukur kepedulian Presiden terhadap sepakbola hanya dengan pernyataan Presiden ikut memberikan kelonggaran bagi berputarnya sebuah kompetisi sepakbola. Izin keramaian Polri hanya sebuah kegiatan administrasi yang perlu dilakukan federasi, dan itu merupakan bagian terkecil dari semua rangkaian kegiatan dan program PSSI.

Jadi alangkah naifnya, jika hanya untuk mendapatkan izin dari Prasiden, lalu dianggap Presiden sangat peduli dengan sepakbola. Jika Presiden memang betul-betul peduli dengan sepakbola, maka lewat pembantunya, Menpora masih bisa melakukan hal-hal besar yang lebih urgen dan penting bagi perkembangan dan kemajuan sepakbola Indonesia. Ini tentunya dimulai dengan kasus ketidakmampuan PSSI menggelar kompetisi
sehingga memaksa pemerintah dalam hal ini Presiden dan Menpora ikut terlibat.

Menpora seharusnya memakai momentum ini untuk mengukur kinerja pengurus PSSI
saat ini. Dan, jika mengintervensi PSSI, tidak usah yang kecil-kecil seperti ikut berjuang mendapatkan izin keramaian, tetapi sekalian mereformasi PSSI. Kalau ini dilakukan, maka barulah dikatakan Presiden dan pemerintah sangat, sangat, sangat peduli dengan sepakbola.

Bagaimana dengan kepudulian Presiden terhadap sepakbola lewat program Inpres
nomor 3? Sudahkan Menpora menerjemahkannya di lapangan dengan baik? Padahal, peta jalan Inpres nomor 3 sudah ada, dan seharusnya sudah mulai beroperasi sejak tahun lalu. Ternyata, kepedulian Presiden dengan sepakbola lewat Inpres nomor 3 ini, tidak diterjemahkan dengan baik dan cepat oleh kementrian-kementrian terkait di bawahnya.

Ayo Bapak Presiden, kalaulah memang betul-betul peduli dengan perubahan di
sepakbola, masih ada pekerjaan rumah lebih besar dari sekadar terlibat memberikan
izin pertandingan. Reformasi sepakbola nasional yang didengung-dengungkan Bapak
sejak tahun 2015 sampai sekarang belum terjadi, bahkan sepakbola Indonesia semakin
jauh tenggelam. “Hatiku meluap dengan kata-kata indah, aku hendak menyampaikan sajakku kepada raja; lidahku ialah pena seorang jurutulis yang mahir”.

Saat ini mungkin Pak Jokowi belum memberikan prioritas bagi olahraga, khususnya
sepakbola. Tetapi, bila melepaskan tanggung jawab pemerintah sama sekali dari
perbaikan sepakbola, tentu juga bukan sebuah langkah yang bijaksana. Sama seperti Bapak menganggap berputarnya kompetisi akan memberikan, salah satunya, napas kehidupan bagi para pelaku terdepan.

Dan, itu pula yang akan terjadi, jika sepakbola Indonesia ditangani dan diurus dengan baik maka jutaan rakyat akan menikmati kehidupan yang layak lewat olahraga yang sangat digandrungi masyarakat ini. Ayo Pak Jokowi, kapan lagi kalau tidak sekarang, R E F O R M A S I total…!! (Penulis adalah Wartawan spesialis sepakbola).

TINGGALKAN KOMENTAR