Kita bangga atlet-atlet kita berhasil merebut kembali Piala Thomas setelah 19 tahun. Luar biasa. Selamat. Mengalahkan Tim Tiongkok pulaarv di final.

Walau, rasa bangga itu bercampur kekecewaan karena Sang Merah Putih tak tampak menjulang tinggi. Yang tampak hanya bendera PBSI.

Itu bukan salah atlet-atlet kita. Mereka pun kecewa. Saya tahu, bagi para atlet, bisa mengibarkan atau menjulangkan Sang Merah Putih adalah kebanggaan tersendiri. Karena hanya atlet dan Presiden yang bisa mengibarkan bendera kita di luar negeri.

Yang salah karena kita tidak mematuhi dan dianggap tidak kooperatif terhadap aturan yang ditetapkan oleh Badan Anti-doping Dunia ( WADA). Permintaan WADA terhadap sample urine beberapa atlet kita tidak dipatuhi oleh LADI ( Lembaga Anti Doping Indonesia) dengan berbagai alasan.

WADA memang tegas untuk menjamin kompetisi olahraga yang sehat dan jujur. Atlet top dunia sekalipun kalau terbukti doping akan diberi sanksi tegas. WADA juga berharap, setiap negara membentuk lembaga anti-doping nasional yang juga bersifat tegas.

Persoalannya, seringkali ada conflict of interests pada lembaga anti-doping nasional. Di satu pihak bertugas menjalankan protokol anti-doping yang profesional, di lain pihak ada semangat untuk mendukung atlet-atlet nasionalnya agar bisa menang dalam kompetisi internasional.

Di beberapa negara yang disanksi keras oleh WADA, justru lembaga anti-doping nasional secara sengaja berusaha membantu atletnya untuk lolos dari pemeriksaan doping. Bahkan, otoritas olahraga nasionalnya dianggap membiarkan hal itu terjadi secara sistemik. Itulah yang terjadi dengan Rusia, salah satu raksasa olahraga dunia, yang kemudian disanksi oleh WADA tidak bisa ikut Olimpiade. WADA memang tanpa pandang bulu.

Mendapat sanksi WADA membuat kita menjadi negara pariah olahraga. Dan akhirnya menyulitkan kita sendiri dan atlet-atlet kita. Tidak boleh menjadi tuan rumah kejuaraan Internasional, tidak boleh ikut kompetisi dengan bendera negara kita, dsb. Kemudian, lembaga anti-doping negara lain, dalam hal kita Jepang, ditunjuk sebagai penyelia bagi pelaksanaan anti-doping di Indonesia.

Ini semua tidak perlu terjadi.
Kalau saja lembaga anti-doping kita bersikap profesional dan tegas terhadap atlet-atlet kita sesuai dengan protokol WADA. Bukan kita mau menyulitkan atlet kita, atau berprasangka buruk terhadap atlet-atlet kita, tapi kita perlu menyosialisasikan protokol anti-doping yang tegas untuk kepentingan kita sendiri. Karena kita tidak mau atlet kita, apalagi negara kita, dituduh mau menang dengan cara curang.

Bagi kita, menang dengan cara ksatria adalah satu-satunya opsi. Menang dengan keringat, semangat pantang menyerah, dengan Merah Putih di dada, itulah kemenangan sejati.

Semoga urusan ini segera bisa diselesaikan dengan baik oleh LADI, dan otoritas olahraga tertinggi kita Kemenpora. Jangan sampai terlalu lama menjadi “batu kerikil di sepatu” olahraga kita.

Wada dan sanksi Untuk Indonesia

Ladi adalah lembaga yang mendapat mandatory dari Wada untuk menjadi lembaga anti doping di Indonesia
Persoalan doping adalah fair play u setiap atlet agar melakukan kegiatan secara alami dan berkeringat jangan melalui jalan pintas menggunakan simultaneously obat obat penguat dan membesarkan otot yang dilarang oleh Wada

Di Indonesia karena ladi menjadi bagian dari kemenpora membuat pelaksanaan test doping menjadi lambat karena ApBn u kemenpora sangat kecil karena sudah di undangkan seharusnya kemenpora mencari solution yang tepat soal pendanaan tes doping bagi atlet Indonesia yang sudah menjadi kewajiban setiap negara mengirimkan TDP tes doping plan tahun pertahun yang mana jumlahnya sekurang2nya 700 sample.

Ini kewajiban sudah lalai sekian tahun makanya akibat daripada tidak patuh not compliance ketentuan wada kita tahun 2021 disanksi oleh wada
1.tidak boleh mengelar event OR di Indonesia
2.bendera kebangsaan tidak berkibar
Sanksi inj menurut saya masih ringan lihat negara soviet atau Russia mereka tidak boleh menggunakan lambang dan negara u berangkat ke olympiade. Dan atlet yang berangkat atlet yang lolos doping dg supervisi Wada.

Sebaiknya Ladi independent dan dibawah kemenkes agar pendanaan dan test doping atlet sesuai dg etika kedokteran tidak ada pemalsuan dll

Persoalan klasik ini selalu terjadi
Karena pemahaman charter IOC dan Wada serta turunan lainnya sangat lemah bagi penggiat OR dan pengurus OR apalagi pejabat kemenpora yang urus bidang OR prestasi

Semoga kedepan pemilihan ketua ladi dan anggota nya disesuaikan dg Wada system recruitment.dan pendanaan dari Menkes.

Sekarang atlet menjadi korban karena ketidak becusan ladi dan menpora dianggap atlet kita curang tidak pernah tes doping ada kecurigaan jangan jangan piala Thomas didapat Karen atket badminton tidak dites doping lebih dahulu.

Wada dan Ioc adalah lembaga yang berbeda dan independent tetapi Keputusan Wada selalu di ikuti oleh IOC dan IF u sanksi setiap negara dan setiap IOCO tidak ada korelasi dengan KOi yang akan menambah ruwetnya Mata rantai penegakan anti doping di Indonesia

Masalah ladi klasik sejak mulai jaman Menpora Adiyaksa sampai dengan Zainudin Amali
Karena tidak pernah mau pejabat dibawahnya membaca regulation charter IOC dan turunannya termasuk statute wada.

Dari awal saya usulkan menjadi bagian Departemen Kesehatan agar independence terjaga. (Hifni Hasan adalah pemerhati olahraga, mantan Plt Sekjen KOI).

TINGGALKAN KOMENTAR