JAKARTA-(TribunOlahraga.com)

 

Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI meminta pelaksanaan Islamic Solidarity Games (ISG) 2013 di Riau untuk ditunda guna menyediakan waktu lebih untuk persiapan yang lebih baik.

“Kami meminta penyelenggaraan ISG 2013 ini ditunda. Komisi X DPR mendesak pemerintah agar mengoptimalkan waktu dan sumber daya manusia dalam mempersiapkan `venues` dan infrastruktur guna mensukseskan pelaksanaan event tersebut,” kata Ketua Komisi X DPR Agus Hermanto di Jakarta, Rabu.

Pernyataan tersebut dia sampaikan saat memimpin rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi X dengan Asisten Menteri Pemuda dan Olahraga Yuli Mumpuni Widarso di Gedung Nusantara I DPR.

Agus Hermanto mengatakan, dengan ditundanya pelaksanaan Islamic Solidarity Games tersebut, Komisi X ingin mendorong pemerintah untuk meningkatkan koordinasi antarpemangku kepentingan sehingga dapat mensukseskan pelaksanaan ajang olahraga itu serta meraih prestasi.

Terkait upaya meraih prestasi pada ISG 2013, dia berpendapat, tim Indonesia harus lebih fokus kepada kesiapan atlet dan persiapan cabang olahraga yang potensial ditargetkan untuk perolehan medali emas.

“Bagaimanapun, Komisi X juga mengapresiasi langkah-langkah yang akan dilakukan KOI, KONI, dan Satlak Prima yang telah mempersiapkan ISG 2013, SEA Games, dan Para Games. Namun, kami juga meminta para `stakeholder` ini untuk lebih mengoptimalkan dan memfokuskan programnya,” kata Agus.

Sementara itu, anggota Komisi X Dedi Suwandi Gumelar, yang akrab dipanggil Miing, menilai bahwa KOI sebagai penyelenggara internasional cenderung khawatir mengenai ketidaksiapan sarana dan prasarana di Riau mengingat sarana dan prasarana tersebut adalah `bekas` PON yang sampai saat ini masih ada masalah hukum.

“Melihat kondisi seperti ini, maka kami menyarankan agar pelaksanaan Islamic Solidarity Games diundur, yang semula dijadwalkan bulan Juli maka akan dilaksanakan paling cepat September atau Oktober 2013,” ujar Miing.

Dia juga menyarankan agar waktu penyelenggaraan ajang olahraga, khususnya ajang olahraga nasional, dapat diselaraskan dengan siklus Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) karena penyelenggaraan olahraga tentu harus melalui proses pelanggaran.

“Selama ini, setiap `event` olahraga baik nasional maupun internasional selalu menghadapi proses anggaran karena kegiatan olahraga kita dibiayai melalui APBN, tetapi siklus APBN selalu tidak sama waktunya dengan penyelenggaraan `event` olahraga sehingga harus ada terobosan baru dari pemerintah untuk mengatasi hal itu,” katanya.

“Seharusnya kita mempunyai dana abadi sehingga setiap saat ada kegiatan olahraga selalu tersedia dana yang siap untuk digunakan,” kata Mi`ing menambahkan.TOR-02

TINGGALKAN KOMENTAR