JAKARTA-(TribunOlahraga.com)

Menpora Roy Suryo menyatakan semua biaya penyelenggaraan event olahraga Islamic Solidarity Games (ISG) III yang dipindahkan dari Riau ke Jakarta, ditanggung sepenuhnya oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga.

menpora“Yang paling penting saya bertanggung jawab penuh atas pemidahan tempat ini, demi kepentingan nasional. Selain itu, semua biaya ditanggung Kemenpora. Kami sudah menyiapkan anggaran Rp200 miliar untuk pelaksanaan pesta olahraga ini,” kata Roy Suryo usai bertemu pengurus KONI Kulon Progo di Yogyakarta, Sabtu.

Meski demikian, ia mengatakan, jika pemerintah provinsi DKI Jakarta juga menganggarkan dana untuk pelaksanaan ISG, pihaknya mengucapkan terimakasih.

“Pemerintah DKI tidak perlu menganggarkannya, tapi jika ada dari Jokowi memberikan bantuan silahkan saja,” kata dia.

Ia mengatakan, pemindahan lokasi pelaksanaan ISG dari Riau ke Jakarta dikarenakan ketidaksiapan beberapa sarana dan prasarana serta masalah hukum dengan disegelnya dua arena utama yang terlilit utang sebesar Rp200 miliar. Selain itu juga karena status Gubernur Riau selaku Ketua Pelaksana Daerah, Rusli Zainal, telah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap PON Riau 2012.

“Saya tidak berani mencarikan anggaran untuk pelaksanaan ISG di Riau karena gubernurnya jadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi. Dari pada saya masuk ke KPK, anggaran tidak saya cairkan dan pindah tempat,” kata Roy.

Sebelumnya Roy Suryo mengatakan ISG akan dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 22 September hingga 1 Oktober.

Event olahraga yang menggelar 17 cabang olahraga dan diikuti lebih dari 50 negara anggota Organisasi Negara-Negara Islam (OKI) tersebut semula direncanakan digelar pada tanggal 6-17 Juni di Pekanbaru, kemudian diundur menjadi Oktober sebelum kemudian berubah lagi menjadi September di Jakarta.

Selanjutnya tempat ISG akhirnya diputuskan dipindah ke Jakarta berdasarkan hasil rapat Kemenpora dengan Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia (KOI) Rita Subowo, Ketua Umum KONI Tono Suratman, Ketua Panitia Pelaksana Pusat Anthony Sunarja, Satlak Prima, dan Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. TOR-02

 

TINGGALKAN KOMENTAR