JAKARTA-(TribunOlahraga.com)

Forum Komunikasi KONI Provinsi Seluruh Indonesia minta kepada pemerintah untuk meninjau kembali Peraturan Presiden (Perpres) No.95 Tahun 2017 karena jika masih tetap dilanjutkan akan berdampak kurang baik terhadap pembinaan olahraga nasional secara keseluruban.

Itulah benang merah yang bisa ditarik dari hasil Sarasehan Forum Komunikasi KONI Provinsi seluruh Indonesia di Lagoon Garden Hotel Sultan Jakarta, Jumat, (33/11).

Sarasehan yang diprakarsai Ketua KONI DKI Jaya, Djamhuron Wibowoi itu menghadirikan empat pembicara yakni pakar hukum tata negara DR.Indra Sidin, Wakil Ketua Umum II KONI Pusat, K Inugroho, mantan Deputi Kemenpora, Bidawi dan wartawan senior Hendry Chaeruddin Bangun.

Dalam Forum tersebut, pada intinya akan memberikan masukan dan solusi kepada Pemerintah dalam rangka pembinaan olahraga di Indonesia. Pasalnya Perpres No. 95  tahun 2017 tentang pembubaran Program Satlak Prima dalam menghadapi Asian Games 2018 itu sifatnya temporer.

”Kalau toh mau dilanjiutkan tentu harus ada perubahan karena akan berdampak ke daerah-daerah. Karena tak semua daerah memiliki kemampuan membina olahraga prestasi itu dengan baik mengingat keterbatasan dana,”kata Djamhurun Wibowo.

Menurut dia, dalam menjalankan pembinaan olahraga nasional ini dibutuhkan harmonisasi antara KONI, Legislatif, Yunikatif baik dari tingkat pusat maupun daerah. Djamhuron pun kurang setuju dengan adanya wacana yang sempat berkembang selama sarasehan berlangsung yakni memberikan ”perlawanan” kepada pemerintah terkait Perpres No.95 Tahun 2017 itu.

Pandangan Djamhuron ini kemudian mendapat tanggapan elegan dari Ketua Bidang Organisasi KONI Bali, Budi Adnyana. Menurut Budi yang juga seorang advokad itu, tidak mungkin kita sebagai pelaku olahraga memaksa pemerintah apalagi sampai memberikan perlawanan agar mengucurkan pendanaan untuk olahraga .

”Alangkah baiknya KONI Pusat mengambil insitiatif untuk menghadap Presiden langsung untuk menyampaikan masalah ini. Pembinaan olahraga prestasi jelas butuh dana besar apalagi berkaitan dengan multi even. Kalau daerah kan fokusnya ke PON,”kata Budi Adnyana.

Baik Budi Adnyana maupun Djamhuron, sependapat  bahwa  Perpres 95 adalah domainnya Pemerintah Pusat untuk disinergikan dengan KONI Pusat sebagai Pengawas dan Pendamping di Pelatnas Asian Games pascapembubaran Satlak Prima.

Para peserta Sarasehan juga  mempertanyakan apakah Perpres 95 itu perlu dilanjutkan atau hanya sebatas pada persiapan Asian Games saja. Pasalnya, antara Perpres 95 dan Undang Undang Sistem Keolahragaan Nasional(UU-SKN) No.3 tahun 2005 tidak sikron.

Lebih jauh Budi mengatakan, semua daerah menginginkan suasana nyaman untuk pembinaan olahraga prestasi di daerahnya. Dan satu hal perlu diingatkan adalah, para atlet dan pelatih yang sukses mengibarkan Merah Putih di Asian Games 2018 lalu berasal dari daerah.

”Jadi jangan dianggap kecil peran KONI daerah karena pembinaan atlet berprestasi itu awalnya dari daerah,”tambah Djamhuron..

Pandangan Djamhuron dan Budi Adnyana juga diamini utusan KONI Jatm, Satriagung. Menurut dia, jika Perpres 95 ini dilanjutkan dengan tupoksi pembinaan yang dilakukan oleh KONI Provinsi.

“Tentunya produk hukum dengan dibawahnya harus klop. Kami memberikan masukan yg konstruktif kepada Pemerintah agar Perpres dan UU-SKN tidak berbenturan,” ungkapnya.

Terpisah, Ketua KONI Jawa Barat, Brigjen TNI Ahmad Saefudin, meminta agar marwah KONI sebagai pembina olahraga dari mulai tingkat Pusat hingga Kota/Kabupaten dikembalikan lagi.

“Kami saat ini di Jawa Barat dalam melakukan pembinaan bersinergi dengan stakeholder olahraga mulai dengan Pemerintah Daerah hingga akademisi. Namun, penerapan Perpres 95 di daerah sangat tidak tepat menurut kami,” tandasnya.

Sementara itu, Ketua Umum KONI Sumatera Utara, John Lubis mengemukakan, sangat sulit untuk mengaplikasikan Perpres 95 itu di daerah. Pasalnya, nantinya akan muncul produk hukum lain berupa Peraturan Gubernur(Pergub) atau Peraturan Daerah(Perda) yang akan tumpang tindih antara lain dengan PP-16, PP-17, dan UU-SKN.TOR-08

 

 

TINGGALKAN KOMENTAR