Tersangka mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi melantunkan shalawat di depan pewarta seusai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (27/11/2019). Imam Nahrawi menjalani pemeriksaan lanjutan dalam kasus dugaan suap dana hibah dari pemerintah untuk KONI melalui Kemenpora. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/ama.
Imam Nahrawi. (

JAKARTA-(TribunOlahraga.com)

Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi menyebut legenda bulutangkis, Taufik Hidayat pernah menerima uang Rp 7 miliar dan Rp 800 juta. Menurut Imam uang yang diterima mantan Wakil Ketua Satuan Pelaksana Program Indonesia Emas (Satlak Prima) tersebut untuk pengurusan perkara di Kejaksaan Agung (Kejagung).

Hal ini diungkapkan Imam yang menjadi terdakwa perkara dugaan suap dana hibah KONI dan gratifikasi saat membacakan nota pembelaan atau pleidoi melalui sambungan video yang terhubung ke Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (19/6/2020).

“Untuk pengurusan perkara di Kejaksaan Agung,” ungkap Imam.

Meski demikian, Imam tak menjelaskan lebih jauh mengenai hal tersebut. Imam hanya menyebut fakta tersebut tak pernah diungkap dan didalami Jaksa KPK dalam persidangan.

“Entah kemana dan mengapa itu hilang tanpa kejelasan. Itu ‘hilang’ seolah-olah ‘tenggelam’ entah mengapa dan kemana,” kata Imam.

Hal yang sama kata Imam, terjadi terkait uang Rp 1 miliar yang diterima Taufik Hidayat. Hingga kini, kata Imam, asisten pribadinya Miftahul Ulum menyatakan tidak pernah menerima uang tersebut, begitupun dengan saksi lainnya. Bukti dan petunjuk tidak ada yang menegaskan tentang hal itu.

“Lantas dengan cara pandang seperti apa yang dipakai ketika di antara pemberi dan penerima suap belum terbukti jelas sehingga saya yang sudah dinyatakan dan bertanggung jawab secara Pidana?,” ungkap Imam.

Imam mempertanyakan cara pandang yang digunakan KPK dalam menjeratnya sebagai tersangka hingga kini duduk di kursi terdakwa. Dikatakan, jika dirinya dijerat, Taufik Hidayat juga seharusnya ditetapkan sebagai tersangka. Apalagi, saat bersaksi dalam persidangan 6 Mei 2020 lalu, Taufik mengakui menjadi kurir uang senilai Rp 1 miliar untuk Imam.

“Seharusnya bila ini dipaksakan menjadi perkara suap, secara logika Taufik Hidayat juga menjadi tersangka suap sebagai perantara, tidak pandang beliau mengerti atau tidak uang itu harus diapakan dan dikemanakan,” kata Imam.

“Karenanya Majelis Hakim Yang Mulia, ijinkan saya untuk mengatakan tuntutan tersebut, bahwa ‘Tolong jangan merusak martabat dan harga diri seseorang hanya untuk kepentingan yang ada di dalamnya dengan menyematkan adanya ‘persekongkolan jahat’ yang tidak terbukti sama sekali,” kata Imam menambahkan.

Sebelumnya, Miftahul Ulum yang telah divonis bersalah membenarkan adik Imam Nahrawi, Syamsul Arifin, pernah terseret perkara hukum. Ulum juga membenarkan adanya pengumpulan uang untuk mengamankan persoalan hukum Syamsul Arifin. Hal itu diungkapkan Ulum saat menjalani persidangan dengan agenda pemeriksaan terdakwa di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (20/5/2020) malam.

Awalnya hakim ketua, Ni Made Sudani mengonfirmasi mengenai dugaan aliran dana Rp 7 miliar ke oknum Kejaksaan Agung. Hakim mempertanyakan kaitan uang tersebut dengan persoalan hukum adik Imam Nahrawi yang pernah diungkapkan Taufik Hidayat. Menjawab hal tersebut, Ulum mengatakan hal tersebut merupakan dua hal berbeda. Ulum mengakui banyak persoalan terkait anggaran di Kempora yang bersinggungan dengan Kejaksaan Agung.

“Bukan yang mulia, itu beda yang mulia. Karena yang saya tau banyak sekali Kemenpora bermasalahan dengan Kejaksaan Agung, banyak sekali yang mulia,” jawab Ulum.

Taufik Hidayat sebelumnya tak membantah Syamsul Arifin pernah terseret perkara hukum. Taufik menyebut persoalan hukum tersebut terkait Asian Games. Diketahui, Direktorat Tipikor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya pernah mengusut kasus dugaan korupsi dana sosialisasi Asian Games 2018. Kasus itu menyeret Ikhwan Agus Salim dari PT Hias Prima Gitalis Indonesia (HPGI) jadi tersangka. Adapun Syamsul Arifin sudah diperiksa sebagai saksi dalam kasus tersebut.

Syamsul merupakan pelaksana lapangan kegiatan sosialisasi Asian Games 2018 di Surabaya dari CV Cita Entertainment (CE). Sebenarnya pemenang tender PT HPGI, namun pekerjaan tidak dilaksanakan PT HGPI, tetapi oleh CV Cita Entertainment.

Berdasarkan penelusuran, Kejaksaan Agung juga sempat menangani kasus dugaan korupsi proyek alat peraga olahraga tahun 2016 yang menelan anggaran Rp 73 miliar.

Sejumlah pejabat Kemenpora telah diperiksa tim Kejagung terkait kasus dugaan korupsi proyek alat peraga olahraga untuk disalurkan ke 1.400 sekolah di Indonesia itu. Salah satunya, Sekertaris Menteri Pemuda dan Olahraga (Sesmenpora), Gatot S Dewabroto.

Gatot diperiksa sebagai saksi dalam kapasitasnya sebagai kuasa pengguna anggaran (KPA). Adapun proyek itu dimenangkan dan dijalankan PT. Aliyah Sukses Makmur.

Diberitakan, dalam perkaranya, Jaksa KPK telah menuntut Imam Nahrawi untuk dihukum 10 tahun penjara dan denda Rp 500 juta. Tak hanya pidana pokok, Imam juga dituntut pidana tambahan berupa kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp 19,1 miliar serta pencabutan hak politik.

Jaksa meyakini Imam terbukti secara sah dan meyakinkan menerima suap sebesar 11.500.000.000 bersama-sama dengan asisten pribadinya, Miftahul Ulum. Suap dari Ending Fuad Hamidy selaku Sekretaris Jenderal KONI dan Johnny E Awuy selaku Bendahara Umum KONI itu diberikan kepada Imam melalui Miftahul Ulum untuk mempercepat proses persetujuan dan pencairan bantuan dana hibah yang diajukan oleh KONI Pusat kepada Kempora tahun anggaran 2018.

Jaksa juga meyakini Imam Nahrawi bersama-sama Miftahul Ulum menerima gratifikasi dengantl total Rp 8.648.435.682. Penerimaan gratifikasi itu dilakukan Imam melalui Ulum secara bertahap dari sejumlah pihak. TOR-08)

TINGGALKAN KOMENTAR