JAKARTA-(TribunOlahraga.com)

Deklarasi pencalonan Letjen TNI Tatang Sulaiman sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Sport Indonesia (PB.ISSI) periode 2020-2024 tampaknya membuat Raja Sapta Oktohari (RSO) dan para pengurus setianya panik.Gambar mungkin berisi: 19 orang, termasuk Lukman Husain dan Purnomo Pamungkas, dalam ruangan

Pasalnya dukungan untuk Tatang Sulaiman sudah 22 Pengprov mengacu pada pertemuan khusus antara mantan Wakasad itu dengan para Pengprov, Sabtu (27/6/2020) lalu di Royal Hotel Bandung Jabar.

Jika deklarasi itu dijadikan acuan maka dipastikan langkah Tatang Sulaiman untuk menggapai kursi nomor satu ISSI mulus tanpa hambatan karena total jumlah Pengprov ISSI adalah 30.

RSO masih mengklaim dirinya sebagai Ketua Umum PB.ISSI. Padahal jika berpedoman pada aturan organisasi RSO sudah harus mundur begitu terpilih sebagai Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia (KOI) 9 Oktober 2019.

RSO dan para pengurus ISSI lainnya dengan berbagai cara menjegal digelarnya Munaslub. Apalagi RSO menjadikan hasil Rapat Anggota Luar Biasa KOI beberapa waktu lalu yang membolehkan dirinya merangkap jabatan hingga tahun depan.sebagai dasar memperlambat pelaksanaan Munaslub ISSI.

Ketua Koordinator Forum Komunikasi Pengprov ISSI, Djunaidi mengakui

PB.ISSI berusaha menjegal keinginan mayoritas Pengprov ISSI yang notabene sebagai pemilik hak suara sah yang mendesak agar segera digelar Munaslub PB ISSI untuk memilih Ketua Umum baru. Hal itu setelah muncul selebaran konsep surat pernyataan dari PB ISSI yang harus diisi pihak Pengprov ISSI se-Indonesia.

“Konsep surat tersebut tertulis surat pernyataan dengan jabatan Ketua Umum Pengprov ……. dan harus ditandatangani Ketua Umum.,” kata  Achmad Djunaidi.Dalam surat itu, ada empat poin yang dibuat oleh PB ISSI agar Pengprov ISSI mengikuti keinginan mereka.

Pertama, mendukung penuh kebijakan Pengurus Besar Ikatan Sport Sepeda Indonesia untuk menetapkan serta mengambil langkah-langkah organisasi guna melaksanakan keputusan Rapat Anggota Luar Biasa Komite Olimpiade Indonesia yang telah dilaksanakan pada tanggal 8 Juni 2020 sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Sport Sepeda Indonesia.

Kedua, mendorong dan mendukung penuh komitmen serta profesionalisme Pengurus Besar Ikatan Sport Sepeda Indonesia guna peningkatan prestasi dan kemajuan olah raga balap sepeda di Indonesia.

Ketiga, tidak pernah memberikan surat pengusulan pelaksanaan Munaslub PB ISSI /mencabut dukungan/usulan/desakan pelaksanaan Munaslub PB ISSI yang tidak sesuai dengan semangat organisasi yang telah terbina dengan baik selama ini.

Poin keempat, tetap menjaga soliditas organisasi sebagai bagian tugas organisasi olahraga balap sepeda di provinsi sehingga cita-cita prestasi balap sepeda Indonesia dapat terwujud. “Poin ketiga ini sudah jelas, mereka (PB ISSI) tidak ingin ada Munaslub atas desakan pemilik suara yang sah.

”Ini kan aneh, ada apa? Mayoritas Pengprov ISSI ini tidak salah ingin ada Munaslub untuk memilih Ketua Umum baru karena Pak Raja Sapta Oktohari sudah mundur dari jabatan Ketua Umum PB ISSI ketika mendaftar jadi Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia (KOI) Oktober 2019 lalu,” kata Djunaidi.

Oleh karena itu, sekarang ini kursi jabatan Ketua Umum PB ISSI kosong dan harus segera ada pemimpinnya. “Kita menuntut Munaslub sesuai dengan AD/ART PB ISSI. Kenapa sekarang ini PB ISSI mencoba memengaruhi Pengprov ISSI agar membuat pernyataan seolah-olah tidak pernah memberikan surat dukungan menggelar Munaslub? Sekarang masyarakat sepeda se-Indonesia bisa melihat dan menilai sendiri, kenapa PB ISSI tidak mau menuruti kehendak anggotanya sebagai pemiliki suara sah. Padahal kita sudah pada jalur yang benar sesuai AD/ART,” ujarnya.

Meski ada surat selebaran tersebut, 22 Pengprov ISSI yang tergabung dari forum ini tetap solid dan terus memperjuangkan segera menggelar Munaslub. Total jumlah suara pemilik suara anggota ISSI ada 30. Oleh karena itu, dengan sudah ada 22 Pengprov yang mengusulkan Munaslub, PB ISSI sebaiknya tidak melakukan manuver menjegal keinginan Pengprov ISSI.

=Menjegal Tatang=

Djunaidi menegaskan dengan munculnya konsep surat pernyataan dari PB ISSI itu ada indikasi untuk menjegal Letjen TNI (Purn) Tatang Sulaiman. Tatang adalah mantan Wakil Kasad. Kata Djunaidi, pilihan Tatang atas keinginan mayoritas Pengprov ISSI.

“Jadi bukan pak Tatang yang mengajukan diri menjadi Ketua Umum, tapi keinginan pemilik suara sah. Dan ketika kami bertemu pak Tatang, beliau menyatakan kesiapannya jadi Ketua Umum. Kami melihat pak Tatang sosok yang tepat memimpin PB ISSI,” katanya. TOR-08

TINGGALKAN KOMENTAR