Setelah hakim menjatuhkan vonis 7 tahun penjara, 2 Juli 2020 lalu, terhadap mantan Menpora Imam Nahrawi, Kabinet Kerja Jokowi, akibat kasus suap dan gratifikasi, yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dari versi mBah Coco, ada yang menarik, untuk dikembangkan, dan dijadikan referensi, Menpora yang baru, Zainuddin Amali. Khususnya dari pihak Kejaksaan Agung.

Awalnya, dalam persidangan terdakwa korupsi dana hibah KONI Imam Nahrawi, di PN Jakarta Pusat, Jumat 15 Mei 2020, ada kesaksian Miftaful Ulum, yang mengungkapkan tentang adanya dana suap ke Kejakagung dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Miftahul, bekas asisten pribadi Imam Nahrawi, saat menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) mengungkapkan, uang suap senilai Rp 7 miliar diberikan kepada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Adi Toegarisman. Uang suap sebesar Rp 3 miliar juga diberikan kepada auditor BPK Achsanul Qosasi.

Berita di atas, menjadi perhatian sangat serius dari Jaksa Agung, Sanitiar Burhanuddin, agar mengusut tuntas, yang menyangkut lembaganya. Burhanuddin, memerintahkan Direktorat Pidana Khusus (Dirpidsus) mengusut dugaan suap yang mengalir ke Korps Adhyaksa, dalam penyidikan kasus dana hibah Kemenpora-KONI 2017.

Miftahul Ulum menjelaskan, bahwa “uang haram” tersebut, untuk dana tutup mulut. Uang suap kepada Adi Toegarisman, diberikan agar kejaksaan menghentikan penyelidikan dan penyidikan dugaan korupsi dalam penyaluran dana hibah Kemenpora-KONI 2017. Sedangkan uang suap yang diberikan kepada Achsanul Qosasi, kata Miftahul Ulum sebagai kompensasi pengawalan audit tahunan BPK di Kemenpora.

Namun, ada “sandiwara”, ketika Ulum membacakan nota pembelaan atau pledoi, di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa, 9 Juni 2020, menyatakan khilaf dan minta maaf kepala kelurga besar Adi Toesarisman dan Achsanul Qosasi.

Cerita di atas, sangat ngeri-ngeri sedap.

Dalam kasus yang berbeda. Tapi, masih di lingkungan Kementrian Negara Pemuda dan Olahraga (Kemenegpora), tertanggal 5 Juni 2020, ujug-ujug memanggil 138 saksi dari 334 yang sudah dipanggil, sekaligus wajib membawa dokumen-dokumen yang diminta Kejaksaan Republik Indonesia, atau Kejaksaan Agung.

Dari catatan yang disadur mBah Coco, surat tersebut, berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Direktur Penyidikan Republik Indonesia Muda Tindak Pidana Khusus Nomor print 20/F/Fd 1/05/2019 tanggal 08 Mei 2019 Jo Surat 220/F.2/Fd/04/2020 tanggal 22 April 2020, bersama ini kami minta bantuannya untuk menyampaikan surat pemainggilan terhadap 138 saksi. Yang ditandatangani Febrie Andriansyah, Jaksa Utama Madya Kejagung.

Yang terkesan ganjil, dari pemanggilan anggota KONI Pusat, hingga menjelang dua hari Lebaran, masih banyak saksi yang tidak bisa dihadirkan. Maklum, saking banyaknya saksi. Namun, apkah ini akal-akalan, atau tidak pengadalian yang bisa membuktikan. Intinya, nama-nama 138 yang dipanggil, nyaris semua menyatakan bahwa tandatangan tersebut palsu, dan jabatan yang dinyatakan sebagai saksi pun, asal-asalan.

Banyak bener….?

Kasus pemanggilan saksi yang begitu banyak ini, terkait dengan Perkara Dugaan Korupsi Terkait bantuan Dana pemerintah Kepada KONI Pusat Pada kementrian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia tahun Anggaran 2017, setelah pembubaran Satuan Pelaksana Program Indonesia Emas (SATLAK PRIMA) lewat Perpres baru, No 95 Tahun 2017, tertanggal 18 Oktober 2017.

Padahal, menurut mBah Coco, SATLAK PRIMA, yang tugasnya meningkatkan Prestasi Olahraga Nasional ini, sangat bagus dan sangat membantu, para atlet berprestasi ke level Internasional, dengan cara-cara sport science, moderen, terukur dan presisi. Tapi, entah siapa yang jadi pembisik ke Wapres, Jusuf Kalla, sehingga dibubarkan?

Pertanyaannya, benarkah pembubaran SATLAK PRIMA, karena lembaganya menghambat keuangan negara? Sedangkan, masalah keuangan SATLAK PRIMA tak pernnah ngurus, dan yang ngurus justru petugas Kemenagpora, dibawah PPK dan KPA? Ada apa dibalik bubarnya SATLAK PRIMA? Apa pembubaran SATLAK PRIMA bisa menyelesaikan masalah?

mBah Coco, tidak tertarik membedah apa itu SATLAK PRIMA? Dan, mengapa sejak Kepres No 22 Tahun 2010 dikeluarkan, harus dibubarkan? Biarkan, masalah SATLAK PRIMA dibedah dan diteliti oleh para pakar-pakar olahraga.

Minimal, mBah Coco dikit-diki paham, bawa fungsi SATLAK PRIMA itu, adalah lembaga pembuat program latihan secara ilmiah, agar performa para atlet elit dan atlet andalan, semakin optimal. SATLAK PRIMA, fungsinya hanya membantu dan mendukung induk-induk organisasi – PB-PB, lewat berbagai program untuk meningkatkan performa para atlet bisa tampil optimal, lewat ilmiah dan terukur.

mBah Coco, hanya ingin membedah alur-alur jalur keuangan, dari lembaga Menegpora, yang dikrikitin “Tikus Kelapa”, oleh orang-orang di kementrian. Mereka mencoba kong-ka-li-kong dengan KONI Pusat. Itulah yang ingin sikit-sikit dibedah.

Menurut kata berita, lembaga SATLAK PRIMA dianggap mempersulit alur keuangan, sehingga memakan waktu yang panjang berliku. Namun, sejatinya yang melakukan lika-liku alur keuangan, hingga masuk ke SATLAK PRIMA itu, justru para petugas Menegpora itu sendiri. Bisikan menyesatkan seperti itulah, yang membuat pemerintah bubarkan lembaga yang menelorkan para atlet berprestasi, di level internasional.

Contohnya, dihambatnya pengeluaran keuangan sejak awal 2017 dan memang disengaja dihambat regulasinya, oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Chandra Bhakti, misalkan,
1. Gaji telat 4 bulan. 2. Oleh PPK, regulasi pembayaran akomodasi dibuat perjanjian ulang dengan akomodasi cabang olahraga (Cabor), yang sebelumnya berjalan dengan lancar, tanpa ada alasan harus dengan pihak ke-3. Efeknya, beberapa Cabor harus pindah penginapan, dikarenakan belum terbayar akomodasi. Ketika sudah ditandatangani oleh PPK, berarti kesepakatan sudah terjadi (beberapa pihak hotel meluapkan kekesalannya saat itu). 3. Beberapa training camp (TC) atau training out (TO) atau ujicoba ke luar negeri, yang sudah terprogram, ternyata dibatalkan. Sehingga efek dari semua keterlambatan psikologi atlet kena dan mengancam prestasi masing-masing individu, saat itu. TC dan TO itu, adalah sangat penting, mengukur periodesasi jarak ukur, melihat kemampuan para atlet, selama masa program pelatihan.

Sedangkan, pihak PPK dibawah Chandra Bhakti (Deputi 4 Menpora), mengubah regulasi aliran dana ke pihak ke-3. Karena semua sistem melalui transfer. Yang terganggu, hanya peralatan latihan pertandingan, terhambat di tahun 2017.

Menurut mBah Coco, Bendahara Kemenegpora, punya Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP), tugasnya membantu BP, melaksanakan pembayaran kepada yang berhak guna kelancaran pelaksanaan kegiatan SATLAK PRIMA (sebelum dibubarkan). Struktur Organisasi Pengelola Keuangan Negara, UU No 1, Tahun 2004, tentang Keuangan Negara sbb :

Pasal 4, menjelaskan Kementrian atau Lembaga Pengguna Anggaran (LPA), ada turunannya, yaitu Pasal 4 a, Satuan kerja (Satker) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), yang saat itu dibawah, Gatot Dewa Broto. Dibawah Dewa Broto, ada 4 bidang staf ahli. Salah satunya, Drs. Chandra Bhakti M.Si, yang bekerja untuk Bidang Kerjasama Kelembagaan

Dan, kebetulan di era Menpora Zainuddin Amali, Chandra Bhakti sebagai plt Deputi IV, Peningkatan Prestasi Olahraga.

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), adalah pejabat, bidang pengadaan yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran (PA), untuk menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kemudian, anak buah Menegpora, yang menyalurkan anggaran, lewat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Alur keuangan yang rumit inilah, membuat para petugas Menegpora, doyan jadi “Tikus Kelapa”, sekaligus memanfaatkan para cabang olahraga PB-PB, untuk mencuri uang negara. Bersama-sama dengan KONI Pusat, yang diberi bantuan. Sungguh menjijikan.

Contohnya, ketika ada 138 saksi yang dipalsukan tandatangannnya oleh pihak PPK. Ini jelas-jelas sebuah taktik strategi yang nggak bonafid. Sehingga, cara kerja KKP terkesan oleh mBah Coco, sangat mudah dibaca oleh pihak Kejaksaan.

Pertanyaannya, apakah benar di lingkungan menegpora, banyak “Tikus kelapa”?
(bersambung).mBah Cocomeo

TINGGALKAN KOMENTAR