Rabu, 1 Juli 2020 lalu, Jokowi memutuskan, bahwa Ketua Panitia Piala Dunia U-20 tahun depan, adalah Menpora Zainuddin Amali. Otomatis, menggantikan Iwan Budianto, Wakil Ketua Umum PSSI, yang sudah diputuskan, sebelum Iwan Bule terpilih dalam Kongres PSSI, 2 November 2019.

Indonesia FIFA U-20 World Cup Organising Committee – INAFOC, awal juli 20020, sudah diputuskan Ir. Joko Widodo sebagai presiden, ditunjuk Menpora, Zainuddin Amali. Saatnya, Zainuddin Amali, bekerjasama, dengan banyak pihak dan para pihak. Tidak saja, dengan PSSI, tapi juga dengan para pihak, yang terbiasa menggelar event dunia. Dari opening sampai closing. Bahkan, juga wajib siapkan anthem, atau lagu Piala Dunia U-20.

Dari Komisi X DPR RI, sudah tandatangani anggaran untuk FIFA U-20 World Cup 2021, nilainya Rp 600 miliar. Dana sebesar itu, harusnya Menpora Zainuddin Amali, memberdayakan semua pembangun fisik, dari enam (6) stadion, yang dipilih PSSI, tapi belum disetujui FIFA.

Versi mBah Coco, PSSI dan Menpora, masuk dalam lingkaran bahaya, khususnya jika FIFA tidak menyetujui enam stadion pilihan FIFA. Waktu untuk renovasi, dan waktu persiapan di luar infrastruktyur, menjadi masalah baru. Dalam posisi, yang semakin mepet waktunya. Anggaran APBN bisa diplintir di tikungan, jika FIFA tidak memilih satu atau dua stadion, yang dipilih PSSI.

Atau ini, sudah sejak awal menjadi taktik strategi para “tikus kelapa”?

Awalnya, sudah 10 stadion, yang disiapkan untuk dipresentasikan FIFA, adalah Stadion Gelora Bung Karno (80.000 penonton), Jakarta. Stadion Patriot, Bekasi (30.000), Wibawa Mukti, Cikarang (30.000), Pakansari, Cibinong (30.000), Si Jalak Harupat, Soreang (27.000), Mandala Krida, Jogjakarta (45.000), Manahan, Solo (18.000), Gelora Bung Tomo, Surabaya (50.000), Kapten I Wayan Dipta, Gianjar (22.000), serta Gelora Sriwijaya, Palembang (23.000).

Namun, akhirnya, sudah diputuskan oleh INAFOC, adalah GBK Jakarta, Si Jalak Harupat Sorean, Manahan Solo, Gelora Bung Tomo, Surabaya, Kapten I Wajan Dipta, Gianjar, Bali, dan Gelora Sriwijaya, Palembang. Itu pun, masih bisa berubah, jika tahun ini, FIFA punya jadwal ke Indonesia, sebelum 2021.

Tugas utama Menpora dan jajarannya, hanya berpikir tentang masalah infrastruktur. Namun, sampai hari ini, Menporan, terkesan tidak dan belum berbuat apa-apa. Apakah Menpora, sudah membuat blue-print, tentang informasi Indonesia, kepada FIFA? Apakah Menpora sudah mempersiapkan semua kebutuhan infrastruktur, khususnya alat-alat VAR dan Videotron?

Dari jauh mBah Coco, hanya melihat Menpora, lebih dominan ngurus masalah persiapan tim nasional, yang dipersiapkan Shin Tae-yong. Padahal wilayah tersebut, hanya milik PSSI.

Harusnya, ada tim Menpora, yang mempersiapkan semua informasi tentang cerita-cerita yang hebat di wilayah Indonesia. Sebagai destinasi yang topmarkotop. Dan, anggaran pemerintah, untuk Piala Dunia U-20, lebih dominan untuk perbaikan infrastuktur dan turunannya. Serta, mampu mencetak informasi, yang diinginkan 23 tamu negara, yang lolos putaran final Piala Dunia U-20.

Piala Dunia U-20 atau FIFA U-20 World Cup 2021 itu, adalah event negara, bukan eventnya PSSI. Sama dengan Asian Games 2018 lalu, bukan milik KONI atau KOI, melainkan milik negara. Nama negara Indonesia, dipertaruhkan di depan FIFA. Nggak mungkin, menunjuk Ketua Panitia Piala Dunia, yang nggak becus ngurus organasasi manajemen event internasional di sepakbola.

Bagi mBah Coco, Iwan Bule dan para EXCO seperti “ditampar”. Karena PSSI di mata pemerintah dan negara, benar-benar jeblok, tak bermartabat. Makanya, Jokowi mengambil alih event penyelenggara FIFA U-20 World Cup 2021, untuk para tamu 23 negara, di putaran final Piala Dunia U-20 tahun depan.

Pengambil-alihan Ketua INAFOC, dari Iwan Budianto ke Zainuddin Amali, menurut mBah Coco, pasti ada sebab-musababnya. Dari hasil investigas di sekitar Istana Negara. Jokowi, tak ingin tandatangani susunan pengurus INAFOC ada Iwan Budianto. Karena sepak terjangnya, sudah tercoreng di sepak bola nasional.

Oleh sebab itu, saat Jokowi menunjuk Menpora. Maka tujuan utamanya, bagaimana menghasilkan devisa negara, ketika ditunjuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20 tahun depan?

Investasi Piala Dunia, tidak pernah berpikir, hanya sekadar pertandingan demi pertandingan, sejak 20 Mei – 11 Juni 2021. Piala Dunia, tidak sekadar 21 hari digelar di enam stadion. Piala Dunia, adalah wilayah negera, untuk mengembalikan investasi yang sudah digelontorkan negera, saat sudah menggunakan dana APBN.

Makanya, misi visi utama Menpora, bagaimana berpikir soal target devisi segara. Nggak mungkin, untuk mengembalikan dana APBN, hanya dari tiket penonton. Bahkan, tidak mungkin ada income dari TV-right? Karena TV-right itu punya FIFA.

Maka, jalan satu-satunya saran dari mBah Coco, Menpora sebagai wakil negara, harus berpikir entertaian dunia pariwisata. Yaitu, memberi fasilitas para wisatawan yang sekaligus suporter dari 23 negara. Caranya, ya…diberi informasi jauh-jauh hari. Agar, suporter 23 negara yang lolos ke putaran final Piala Dunia 2021, tidak hanya sekadar habiskan uang sakunya, untuk nonton bola.

Menpora, wajib segera membuat aturan main, khususnya bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan Kota (Pemkot), untuk melonggarkan perda-perda yang terkait, dengan hobi suporter. Misalkan, Pemprov Jabar, yang sudah buat perda, untuk minumal alkohol, hanya ada di kafe-kafe. Maka, bagi suporter sepak bola, sulit sekali menerima aturan-aturan tersebut.

Bisa dibayangkan, jika suporter Brasil dan “hooligans” Inggris, terbiasa telanjang dada, dan hanya gunakan BH untuk suporter cewek. Apakah, mereka dilarang? Jika saat suporter yang terbiasa telanjang dada. Serta suporter ceweknya, hanya pake BH dan celana dalam (celdam). Kira-kira pemerintah negara Indonesia, melarang atau membiarkan?

Bagaimana caranya, mereka-mereka suporter tetap nyaman sebagai suporter yang telanjang, baik di dalam stadion, maupun di luar stadion?

Jika, perda-perda tak toleran dengan para suporter, tak bisa diajak kompromi. mBah Coco sangat kuatir. Mereka para suporter tumplek blek, hanya nonton bola di Bali. Karena, hanya di Bali yang bebas sebebasnya para turisme, menggunakan pakaian seenaknya. Otomatis, devisa negara, hanya dari Bali. Tidak dari Jakarta, Bandung, Solo, Surabaya dan Palembang.

Tugas Menpora, menggunakan anggaran APBD, harus disalurkan ke “bargaining dan sonding-sonding” ke pemerintah daerah. Serta, mempercantik kota yang dipilih. Jakarta dan sekitarnya, Bandung dan sekitarnya Solo Raya, Surabaya dan sekitarnya, serta Palembang dan sekitarnya.

Artinya, kalau Menpora atas nama negara, mempersiapkan anggaran APBD, selain untuk infrastruktur, juga digunakan untuk persiapan tim nasional. Harus hati-hati, dan seharusnya anggaran APBD, jangan hanya masuk ke wilayah PSSI. Karena, PSSI, hanya bisa dapat dana anggaran dari FIFA. Bukan dari pemerintah. Ini bahaya, bro !!!

Mudah-mudahan Menpora dan jajarannya, belum “mendadak dangdut”. (bersambung).mBah Cocomeo/TOR-08

TINGGALKAN KOMENTAR