ADA tujuh pilar penopang sepakbola yang kesemuanya memiliki kesetaraan dan
keterkaitan erat jika ingin menggapai sebuah keberhasilan baik di dalam maupun luar
lapangan, baik prestasi timnas maupun bisnis, atau istilah kerennya industri
sepakbolanya maju.

Sebuah adagium yang pernah diembuskan Presiden Joko Widodo, bahwa sepakbola tidak lepas dari hukum ekonomi. Di mana ada sepakbola, maka di sana ada pula kehidupan masyarakat yang bisa ditingkatkan. Salah satunya lewat industri sepakbolanya. Ketujuh pilar penopang sepakbola itu pertama kali dicetuskan oleh Ketua PSSI, Kardono di era tahun 1980-an.

Dengan filosofi kerja yang menggunakan ketujuh pilar tersebut sebagai landasan
memajukan sepakbola, Kardono yang saat itu menjabat sebagai Sekretaris Militer
(Sekmil) Presiden Soeharto, berhasil menghadirkan dua gelar SEA Games, serta
timnas masuk semifinal Asian Games Seoul, Korsel 1988, dan lolos ke putaran final
babak kualifikasi Piala Dunia 1986, Zona Asia Sub-Grup III B tahun 1985.

Fakta prestasi yang diraih kepengurusan Kardono sampai saat ini belum dilewati
enam kepengurusan berikut sesudahnya, yaitu Azwar Anas, Agum Gumelar, Nurdin
Halid, Djohar Arifin Husein, La Nyalla Matalitti, dan Edy Rahmayadi. Kini, Mochamad Iriawan atau Ibul masih seperempat perjalanan untuk membuktikan kinerjanya di cabang olahraga paling digandrungi di Tanah Air ini.

Apa saja ketujuh pilar penopang sepakbola ala Kardono tersebut? Pengurus, pemain, wasit, media, sponsor, penonton/masyarakat, dan pemerintah. Salah satu saja dari ketujuh pilar ini ditelantarkan, atau tidak ditangani sesuai prinsipnya, maka hampir dipastikan prestasi akan sulit diraih. Namun, tulisan saya kali ini, bukan mau membahas secara detail ketujuh pilar tersebut.

Saya ingin menyorot bagaimana Ibul menerima mandat dan kuasa kongres tahun lalu
untuk memimpin PSSI dengan baik. Apakah Ibul sudah dan sementara melangkah di
jalur yang pas? Mari kita tengok. Skala prioritas Sebagai pemegang kemudi sepakbola nasional, Ibul akan mengarahkan pelayaran kapal besar PSSI ke manapun beliau inginkan.

Mau dibawa berlabuh di pantai tanpa dermaga, mau dibawa sandar di sebuah dermaga yang kokoh nan indah, atau bahkan mau dibawa ke pantai dan pelabuhan penuh batu karang, ya Ibul yang putuskan. Kapal PSSI masih seperempat perjalanan waktu, dan sepertinya arah yang dituju belum jelas, apalagi mencari pelabuhan yang kokoh untuk bersandar?

Semua ini masih dalam kabut yang tebal, bahkan para awak kapal pun (baca pengurus/Exco) tidak tahu persis tujuan akhir Ibul, sang nakhoda melayarkan kapalnya. Kurang dari sebulan lagi, setahun Ibul memimpin PSSI, tepatnya 2 November
mendatang. Lalu, apa yang sudah menjadi trendsetter dari Ibul? Ataukah Ibul itu
sendiri adalah trendsetter-nya? Wallahualam…!

Belum ada sesuatu yang baru dari kepengurusan PSSI saat ini. Yang ada hanya
melakukan program rutinitas sebelumnya. Ya, mengurus timnas, dan menjalankan
kompetisi strata tertinggi, itupun masih karut-marut. Bagi pengurus, PSSI adalah timnas. Yang lainnya hanya pelengkap saja. Kompetisi profesional, pembinaan usia muda, peningkatan jumlah serta mutu wasit dan pelatih, perangkat pertandingan, sport science (SDM) hanyalah pelengkap penderita.

Belum lagi bicara tentang infrastruktur termasuk pembangunan Sekretariat PSSI. Katanya ada pengembangan pola permainan sepakbola Indonesia yang dikenal dengan filanesia. Tetapi, kok sudah berapa tahun ini berjalan sentra pembinaan filanesia belum memperlihatkan hasil menggembirakan?

Atau pola pembinaan ala filanesia bakalan tidak pernah merasuk dalam pengembangan dan peningkatan prestasi timnas usia muda ke depan? Konsentrasi PSSI kini fokus pada timnas, terutama menatap pesta sepak bola dunia usia U-20 tahun depan, di mana kita sebagai tuan rumah. Wajar memang, kalau PSSI habis-habisan saat ini mempesiapkan diri, terutama lewat Timnas U-19 yang kini berlatih di luar negeri di bawah pelatih asal Korea Selatan, Shin Tae-yong (STY).

Akan tetapi, sesudah Piala Dunia U-20 tahun depan, yang berakhir Juni 2021, apa
yang akan menjadi program andalan PSSI kemudian? Rekan wartawan senior, Erwiyantoro dalam tulisan bebasnya pertengahan pekan ini, menyorot dengan tajam sejumlah “dosa” PSSI. Dari sebelas dosa PSSI itu, poin ketujuh menarik perhatian saya.

“Sampai hari ini, struktur organisasi yang pernah dilaporkan ke KONI Pusat belum disahkan dalam rapat Exco PSSI. Sehingga semua anggota yang sudah tercantum nama-namanya tidak bisa bekerja. Termasuk badan yustisi, dari Komite Disiplin, Banding dan Etik semuanya digantung nasibnya”.

Saya lalu teringat, ada sebuah keputusan strategi lainnya yang diambil Ibul dan sudah
disetujui Exco, tetapi tidak pernah berjalan dan terimplementasi dalam kinerja PSSI
sampai hari ini. Keputusan itu, berupa dikeluarkannya Surat Keputusan (SK) kepada
Syarif Bastaman sebagai Direktur Tim Nasional di bulan Mei 2020. SK itupun
sampai oras (hari) ini belum dicabut.

Ïtu betul pak Yes, ada SK buat Pak Syarif sebagai Direktur Tim Nasional, namun
kelanjutannya kami ngga tahu lagi,” kata salah seorang Exco. Poin penting dari SK tersebut adalah memberikan kewenangan penuh kepada Direktur Tim Nasional untuk, antara lain, “Mewakili PSSI dalam mengelola, melakukan pengawasan, mengevaluasi pelaksanaan kontrak penunjukkan Shin Tae-yong dan tim, satu dan lain hal agar kinerja pelatih kepala tersebut dapat memberikan hasil yang maksimal bagi PSSI dan manakala diperlukan untuk melakukan renegosiasi kontrak sesuai kebutuhan PSSI dan kepentingan bangsa Indonesia, khususnya dalam rangka membentuk Timnas U-20 yang tangguh dan dapat memberikan jaminan prestasi pada FIFA World Cup 2021 di Jakarta”.

Menurut sumber yang layak dipercaya, Syarif tidak diberi lagi kewenangan sesuai
perintah SK tersebut, karena adanya intervensi tangan-tangan kuat. Itu terjadi saat
STY masih berada di Seoul, Korsel, Juli 2020 lalu. Dan, juga karena ada pernyataan
Syarif di media tentang ancaman pemecatan STY jika yang bersangkutan tidak
mengikuti arahan PSSI untuk segera ke Jakarta.

Ibul kemudian mengabaikan SK yang ditandatanganinya tersebut, dan memberikan kuasa penuh kepada Direktur Teknik Tim Nasional, Indra Syafri dalam mengawasi kinerja STY. =Kepercayaan dan reputasi=

Gonjang-ganjing tentang jadi-tidaknya lanjutan Kompetisi Liga 1 dan 2 masih
menjadi perbincangan hangat di kalangan komunitas sepakbola nasional maupun
internal PSSI. Di dalam tubuh PSSI sendiri ada dua kubu yang saling bertolak
belakang untuk memutuskan apakah kompetisi dilanjutkan, atau dihentikan. Di sini, Ibul dituntut mengambil keputusan tepat yang bisa mengakomodir semua kepentingan stakeholder.

Dan, keputusan yang diambil sebaiknya mengutamakan kepercayaan dan reputasi Ibul sendiri ke depan. Jika, salah keputusannya maka bukan tidak mungkin Ibul akan dimositidakpercayakan oleh anggota. Karena jangan lupa bahwa bila ada kekecewaan yang timbul di kalangan pihak klub yang mayoritas adalah voters tentang keputusan Ibul, maka otomatis hilanglah kepercayaan mereka terhadap Ibul.

Keputusan Asprov PSSI Jawa Timur (Jatim) untuk memutuskan menghentikan
kompetisi Liga 3 tahun 2020, menurut saya, adalah langkah jitu dan tepat dalam
kondisi pandemi covid-19 ini. Sekaligus keputusan Ahmad Riyadh sebagai Ketua
Asprov PSSI Jatim ini merespons kebijakan Menpora Zainudin Amali yang pekan lalu
menegaskan mendukung keputusan PSSI menunda kompetisi Liga 1 dan 2. “Jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri, tetapi siapa mendengarkan nasihat, ia bijak”.

Sekadar mengingatkan kembali, bahwa Ibul tidak mungkin “berjudi”dengan
kepolisian dalam meyakinkan pihak klub untuk kelanjutan kompetisi. Rencana awal
bulan Oktober digelar kompetisi sudah gagal. Apakah Ibul mau mempertaruhkan
reputasinya lagi dengan menjanjikan klub bahwa kompetisi akan bergulir di
Novermber?

Bagaimana kalau kembali kepolisian tidak memberikan ijin keramaian?
Saran saya, kompetisi sebaiknya dihentikan, meski akibat dari keputusan itu ada yang
menjadi korban. Tetapi, seperti pendapat umum, bahwa sebuah keputusan pasti tidak
bisa menyenangkan semua pihak. Bagaimana Ibul. (Penulis adalah Wartawan Kompas 1983-2016 Spesialis Sepakbola).

TINGGALKAN KOMENTAR