JAKARTA-(TribunOlahraga.com)

Kantor Hukum Umbu Samapaty & Partners mendatangi kantor KONI Pusat pada Jumat, (20/11/2020) guna menanyakan hak ke 4 kliennya selaku mantan Karyawan KONI yang memasuki masa pensiun.

Kedatangan tim kuasa hukum berserta keempat klienya itu dalam rangka upaya memperjuangkan hak-hak pensiun mereka yang kini belum terbayarkan oleh KONI Pusat. Padahal sudah ada anjuran dari Dinas Ketenaga kerjaan (Disnaker) DKI agar lembaga keolahragaan tertinggi di tanah air itu segera membayar pesangon keempat karyawannya.

”Permasalahan ini berawal ketika KONI Pusat telah mengeluarkan SK Pensiun kepada ke 4 klien kami, yaitu : 1. Ny. Lies Eny Endang Widarsih, 2. Zulkifli Loy, 3.Untung Suwardi dan
4. Ny. Setyawati Kusdiantinah. Akan tetapi KONI Pusat tidak membayarkan hak-hak karyawan sebagaimana diatur dalam UU No 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan, dan juga sesuai hasil rekomendasi dari [Dinas Ketenagakerjaan DKI Jakarta,”kata Umbu R Samapaty dalam siaran pers resmi yang diterima TribunOlahraga.com.

Sesuai UU Ketenagakerjaan, menurut dia, kliennya telah menempuh mediasi Tripartid bersama Disnaker, dan Disnaker telah mengeluarkan surat anjuran [Nomor 52 tertanggal 2 September dan tertanggal 13 Agustus tahun 2020. yang menyatakan bahwa KONI Pusat seharusnya membayar hak masing-masing mantan karyawan sebesar Rp. 290.000.000 (dua ratus sembilan puluh juta rupiah) ditambah sisa gaji mereka yang belum dibayarkan sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada masing-masing klien.

Berdasarkan surat dari Disnaker tersebut, KONI Pusat seharusnya untuk membayarkan sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), dan tidak ada alasan sah secara hukum yang membenarkan untuk mengingkari hal ini. Hak Karyawan atas pesangon pensiun, perhitungan masa kerja dan sebagainya merupakan amanah dari Pasal 156 berdasarkan UU Ketenagakerjaan.

Namun sangat disayangkan organisasi yang besar seperti KONI justru mengabajkan dan menghilangkan hak-hak materiil karyawannya yang memasuki masa pensiun. Sedangkan selama masa kerja Para Karyawan tersebut turut berjuang dan berjibaku untuk membesarkan KONI Pusat.

”Kami selaku Tim Kuasa Hukum sangat kecewa dengan jawaban dari pihak KONI PUSAT, yaitu hanya menyanggupi untuk membayarkan uang pesangon ke 4 mantan karyawannya sebesar 3 bulan gaji (Rp. 25 – 27 juta ),”tambahnya.

Kenyataan ini seperti dikatakan tim kuasa hukum sangatlah tidak sesuai dengan janji Ketua Umum KONI Pusat Marciano Norman dalam kampanyenya sebelum ia menjabat. Kala itu Marciano menjanjikan bahwa akan menuntaskan semua tanggung jawab ketua umum sebelumnya, Tono Suratman  dan menyelesaikan pembayaran gaji karyawan yang belum terbayarkan

Dalam pertemuan yang berlangsung di ruang Sidang BAORI KONI itu dihadiri oleh Advokat Umbu Remu Samapaty SH, Junifer Dame Pandjaitan SH MH, Taufik Hidayat Nasution SH CLA, Tito Pandjaitan SH MH dan Saut Samosir SH selaku Tim Kuasa Hukum mantan karyawan KONI Pusat yang pensiun, dan pihak KONI Pusat diwakili oleh Widodo Sigit Pudjianto selaku Ketua Bidang Hukum.

Sigit mengatakan bahwa KONI tidak tunduk kepada UU Ketenagakerjaa melainkan tunduk kepada UU Ormas karena KONI adalah ormas dan LSM. Penjelasan tersebut tidak dapat diterima pihak Kuasa Hukum eks karyawan KONI Pusat. KONI telah berdiri sejak tahun 1966 sedangkan UU Organisasi Kemasyarakatan ditetapkan pada tahun 1985 (UU No. 8 Tahun 1985).

UU Ormas ditetapkan tahun 2003, sehingga menurut hemat tim kuasa hukum Undang-Undang tidak berlaku surut. Jadi kalau begitu KONI tunduk pada Undang-Undang apa ?

Sigit menambahkan bahwa KONI semenjak 2018 tidak mendapatkan dana bantuan dari pemerintah dan selama ini hanya didanai oleh dana pribadi Ketua Umum KONI Pusat Marciano Norman dan Kepala Biro Hukum pun tidak menerima gaji tapi hanya diberikan uang bensin.

Umbu sangat menyayangkan pernyataan Ketua Bidang Hukum KONI Pusat ini yang tidak peka terhadap jeritan hati mantan karyawannya yang menuntut hak-hak pensiunnya. Ia ber harap KONI bisa bersikap adil dalam bentuk membayarkan hak-hak Karyawan sesuai ketentuan dalam UU Ketenagakerjaan. Sejatinya KONI Pusat menyikapi hal ini dengan bijak dan penuhi hak karyawan pensiun.

Setiap karyawan sudah berjuang, berdedikasi dan berkontribusi nyata dalam membesarkan KONI Pusat dan mengharumkan Indonesia. Mereka telah bekerja puluhan tahun untuk KONI Pusat.”Kami sangat berharap KONI dapat bertanggungjawab dalam memenuhi hak-hak materiil dari klien kami,”paparnya.

Umbu mengatakan, jika tidak ada titik temu / win win solution maka pihaknya siap ajukan gugatan atau upaya hukum lainnya baik pidana dan/atau adiminstratif.

“Klien kami telah mengabdi untuk KONI Pusat selama 32 tahun, Ini jelas bukan masa kerja yang singkat. Klien kami berhak untuk sejahtera di hari tua dengan menerima uang pensiun serta pesangon yang layak berdasarkan UU Ketenagakerjaan. Kami sangat berharap KONI menunjukkan itikad baik dan bersikap “fair” dalam menyelesaikan permasalahan ini. Tolong jangan permainkan hak para klien kami”, tutup Umbu Samapaty.TOR-08

TINGGALKAN KOMENTAR